Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) mendeklarasikan setiap 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional pada bulan Desember 2018, yang pertama kali dirayakan pada 2019. Sejak saat itu, hari tersebut telah menjadi seruan global untuk bertindak, yang menekankan peran pendidikan dalam membina masyarakat yang berwawasan luas, inklusif, dan damai. Menggaungkan tema “Kecerdasan Buatan dan Pendidikan: Melestarikan Agensi Manusia dalam Dunia Otomatisasi.” Peringatan hari tersebut mendorong refleksi tentang Kekuatan pendidikan untuk membekali individu dan masyarakat dalam menavigasi, memahami, dan memengaruhi kemajuan teknologi.

Peran Pendidikan penting dalam mengikuti derasnya alur disrupsi digital. Pendidikan dapat meningkatkan keterampilan, manambah wawasan dan mengataasi kesenjangan sosial setiap individu. Selain itu, sebagai senjata yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan, mempromosikan kesetaraan gender, dan mendorong inklusi sosial. Dengan mendukung inisiatif pendidikan, pemerintah, organisasi, dan masyarakat berkontribusi pada dunia yang lebih stabil dan sejahtera.

Para ahli dan guru dari seluruh dunia berkumpul untuk mengeksplorasi peran kecerdasan buatan atau Artificial Intelegence dalam pendidikan, pelatihan guru, literasi digital, dan penggunaan teknologi yang etis di ruang kelas. AI menyediakan platform untuk refleksi kolektif tentang pengintegrasian AI ke dalam praktik pengajaran dan membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan. Tanpa pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta kesempatan untukbagi semua, negara-negara tidak akan berhasil mencapai kesetaraan gender dan memutus siklus kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak-anak, remaja, dan orang dewasa.

Catatan internal UNGA, minimnya akses terhadap pendidikan 244 juta anak, 617 juta pemuda tidak dapat membaca dan mengerjakan soal matematika dasar dan 763 juta orang dewasa buta huruf dan lebih dari 800 juta pemuda akan meninggalkan sekolah tanpa keterampilan untuk mendapatkan pekerja pada masa mendatang jika tidak diimbangi dengen pemerataan untuk memperolah pendidikan.

Azril Azahari, Chairman of ICPI and Board Member of Pacific Asia Travel Association (PATA) Indonesia Chapter, menyarankan untuk mengubah dan menyamaratakan sistem pendidikan guna memperkokoh kekukatan penerus bangsa demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan tujuan tidak tergantung atau bisa mengadopsi kecerdasan buatan secara masif dan bijak. “Pendidikan adalah hak asasi manusia, kunci pembangunan berkelanjutan, mencapai pendidikan yang universal dan pemberdayaan individu,” ujar Azril dalam seminar “The Power of Youth in Building the Future of Learning” yang diselenggaran oleh LSPR Institute of Communication and Business dan Pacific Asia PATA Indonesia Chapter di Jakarta, Jumat (24/1/2025)

Relatif minimnya akses pendidikan mempengaruhi 244 juta anak, 617 juta pemuda tidak dapat membaca dan mengerjakan soal matematika dasar dan 763 juta orang dewasa buta huruf dan lebih dari 800 juta pemuda akan meninggalkan sekolah tanpa keterampilan untuk mendapatkan pekerja pada masa mendatang jika tidak diimbangi dengen pemerataan pendidikan.

Hari Pendidikan Internasional secara langsung mendukung berbagai SDG's, yang menyoroti komitmen global untuk pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua:

• SDG's poin ke- 4: Pendidikan Berkualitas—Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
• SDG's poin ke-5: Kesetaraan Gender—Mempromosikan akses yang sama terhadap pendidikan untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.
• SDG's poin ke- 16: Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat—Membangun masyarakat yang inklusif melalui pendidikan yang menumbuhkan pemahaman, toleransi, dan ketahanan.

Hari Pendidikan Internasional mempromosikan berbagai inisiatif global yang mendukung akses dan kualitas pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi seperti UNICEF, UNESCO, dan Bank Dunia telah memimpin program untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, menyediakan materi pembelajaran, dan mendukung pelatihan guru di wilayah yang kurang terlayani. Upaya ini terus menekankan pentingnya berinvestasi dalam pendidikan untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Pada 24 Januari 2025, individu, pendidik, dan organisasi dapat berpartisipasi dalam Hari Pendidikan Internasional dengan mengadvokasi pendidikan yang dapat diakses dan setara. Kegiatan dapat mencakup lokakarya pendidikan, diskusi komunitas, dan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam menciptakan dunia yang damai.

Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Hari Pendidikan Nasional sendiri merupakan momen penting yang memperingati lahirnya semangat kebangkitan pendidikan di Indonesia. Indonesia merayakan kekayaan intelektualnya dan mengilhami semangat untuk terus memajukan sistem pendidikan demi masa depan yang lebih cerah. Perayaan ini mengingatkan kita akan pentingnya memberikan pendidikan yang berkualitas kepada setiap anak bangsa sebagai penerus dan fondasi bangsa.

“Sudah saatnya Indonesia mengaitkan pendidikan nasionalnya dengan Hari Pendidikan Internasional. Sudah saatnya Indonesia memperkuat pendidikannya agar berstandar global. Sudah saatnya Indonesia memberikan penghargaan atas prestasi hidup mereka kepada para pahlawan pendidik nasional yang telah mencapai hal yang sama dan setara di kancah internasional. Sudah saatnya Indonesia mengaitkan pendidikan nasionalnya dengan Hari Pendidikan Internasional. Sudah saatnya Indonesia memperkuat pendidikannya agar berstandar global. Sudah saatnya Indonesia memberikan penghargaan atas prestasi hidup mereka kepada para pahlawan pendidik nasional yang telah mencapai hal yang sama dan setara di kancah internasional,” ujar Azril.

Sistem Pendidikan Indonesia

Untuk mengatasi ketimpangan masalah pendidikan di Indonesia, perlu ada kebijakan untuk mengratiskan pendidikan dasar yang kepada setiap anak-anak. Pemenuhan pendidikan dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau yang mengambil sekolah menengah kejuruan. “Tidak ada lagi pungutan biaya seperti beli buku, beli seragam, dan keperluan dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. Masih banyak anak-anak di Indonesia yang ingin menimba ilmu di jenjang pendidikan formal,” ujar Azril.

Menurut Azril tidak ada keserasian pemerintah dalam mengoptimalkan pendidikan terutama di pulau kecil yang akses menuju ke sekolah masih ditempuh dengan menyeberangi derasnya arus sungai, buku-buku pelajaran susah didapatkan dan teknologi seperti menjangkau kecepatan internet tidak ada. Kemudian, alat dan prasarana di lab tidak lengkap.

“Sementara, pembangunan yang dilakukan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) penting sekali memenuhi kebutuhan pelengkap dalam pematuhan dan perolehan di pendidikan dasar,” ujar Azril.

Kurikulum di Indonesia juga sering berganti-ganti seiring pergantian masa jabatan pemerintah. Tantangan yang dihadapi oleh para guru di Indonesia semakin besar. “Kurikulum kita berada di otak bukan di dokumen, jika diganti itu berada di otak, jadi bukan di dokumen kalau otaknya diganti menterinya, ganti pula kebijakannya, nah itu seringkali terjadi apalagi sekarang ini menteri ini dipisah, nah ini makin berat, menurut saya makin berat kenapa? tidak ada hubungan mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tingginya higher education-nya jadi ini jadi masalah menurut saya saya sudah mencoba untuk mengajarkan beberapa materi pariwisata itu mulai dari SD sudah saya masukkan nah jadi pengenalan segala macam, jadi dia berlanjut sampai SMP, sampai SMK dari SD sampai SMK hingga ke jenjang perguruan tinggi,” ujar Azril.

Menurut Azril kurikulum yang diterapkan bisa menyambung dari SD hingga ke perguruan tinggi. Tidak harus bolak-balik diganti. “Saya sangat menyayangkan menteri itu tidak aware terhadap kalau masalahnya kembali pada kurikulum diganti apalagi sekarang ya lagi kepada masalah zonasi ya, penerimaan itu masih belum selesai padahal pendidikan dasar itu kan harus dibiayai negara 20% dan dari APBN itu masuknya ke pendidikan biaya APBN tetapi APBN itu dipecah-pecah di berbagai menteri,” ujar Azril.

Kemudian, dalam seleksi penerimaan murid baru dari jenjang sekolah dasar ke sekolah menengah pertama dan terakhir ke jenjang perguruan tinggi bisa dikombinasikan nilai rapot dan tes umum (ujian nasional). “Tidak mendapatkan nilai yang saat ujian nasional itu bukan tolak ukur dari kepintaran seorang siswa. Namun, guru yang paling tahu tentang perkembangan dalam menyerap ilmu setiap anak didiknya dari nilai rapor,” ujar Azril.

Selain itu, jika seorang anak sudah masuk ke jenjang perguruan tinggi bukan disiapkan untuk siap bekerja tapi hanya memperoleh gelar, tidak ada skill yang mumpuni dengan kebutuhan dalam perekrutan calon karyawan di suatu perusahaan. “Mereka menimba ilmu untuk mendapatkan gelar tapi tidak dibarengi dengan menambah keterampilan lain yang sedang dibutuhkan, misalnya dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan,” ujar Azril.

Maka untuk bisa mengikuti SDGs yang dijalankan oleh UNESCO, pendidikan dasar di Indonesia di sama ratakan agar bisa mengikuti derasnya disrupsi. Ke depan, sistem pendidikan di Indonesia bisa dicontoh oleh negara lain.(*)