PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk sarana perkeretaapian kereta rel listrik (KRL), yang dikelola oleh PT KAI Commuter (KCI).

“Untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang kereta api perkotaan,” tegas Executive Vice President of Corporate Secretary, Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (14/2/2025).

Penerimaan dana PMN itu menunjuk Salinan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.

Sebelumnya melansir dari Kompas.com, Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo menyatakan KAI mengajukan PMN senilai Rp2 triliun tersebut pada Juli 2024, mengingat pengadaan sarana KRL yang sangat mendesak. PMN 2024 akan digunakan untuk pengadaan KRL senilai Rp810 miliar pada semester 2/2024 dan Rp2,37 triliun pada semester I/2025.

Kemudian, kebutuhan investasi untuk pengadaan KRL terbesar pada tahun ini, yaitu senilai Rp5,98 triliun. Rinciannya, dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan 12 rangkaian kereta baru dari PT Inka (Persero), impor 11 rangkaian kereta baru dari Cina, dan peremajaan armada lama dua rangkaian kereta.

Di sisi lain, KAII juga menerima dana pinjaman dari China Development Bank untuk pembiayaan cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Merujuk dari keterbukaan informasi BEI pada 17 Januari 2025, rinciannya, pencairan pinjaman pertama telah diterima KAII pada 7 Februari 2024 senilai US$230.995.000 untuk fasilitas A, dan RMB ekuivalen US$217.080.000 pada 5 Februari 2024. Pencairan itu diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada 7 Februari 2024.

Kemudian, pencairan pinjaman kedua telah diterima KAII pada 16 Januari 2025 senilai US$94.609.632. Dana tersebut diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada hari yang sama. Karena memperoleh fasilitas pinjaman ini, KAII memiliki kewajiban membayar hutang kepada China Development Bank. (*)