Swasembada pangan kembali menjadi sorotan dalam kebijakan nasional. Komitmen pemerintah untuk tidak mengimpor beras pada tahun ini membuka peluang bagi petani dalam negeri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Perum BULOG mendapat mandat penting untuk menyerap gabah dan beras lokal hingga mencapai 3 juta ton, sejalan dengan target yang ditetapkan hingga akhir musim panen raya pada Mei 2025.

Untuk merealisasikan target tersebut, BULOG menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk jaringan TNI-Polri, terutama Babinsa di desa-desa. Kolaborasi ini tidak hanya membantu pemantauan panen di sentra produksi tetapi juga memastikan kelancaran pembelian gabah dari petani dan kerja sama dengan penggilingan padi.

Tingkat penyerapan beras dalam negeri saat ini sudah melampaui 100% dari target harian, yang menunjukkan bahwa upaya ini berjalan dengan efektif. BULOG terus memperkuat perannya sebagai stabilisator harga dan pasokan pangan dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Praktisi hukum, politisi, aktivis, dan penulis, Firliana Purwanti, menegaskan bahwa, “Dalam keadaan darurat ketahanan pangan, pemerintah bisa menempuh jalan terbaik demi terciptanya swasembada pangan, hal ini sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.”

Undang-Undang tersebut, khususnya Pasal 30 Ayat 1, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengadakan, mengelola, dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah. Sementara itu, Pasal 31 Ayat 1 menekankan bahwa cadangan pangan ini dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan pangan dan fluktuasi harga yang dapat merugikan masyarakat.

Seiring dengan musim panen raya yang dimulai pada Maret 2025, BULOG menargetkan untuk menyerap 2,1 juta ton beras dari penggilingan padi dan 900 ribu ton langsung dari petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa musim panen kali ini diperkirakan akan menghasilkan surplus sekitar 4,9 juta ton hingga April 2025.

“Kebijakan penyerapan dalam negeri yang maksimal dapat menahan lonjakan harga beras dan menjaga pasokan pangan tetap stabil. Perum BULOG berperan sebagai penyangga antara petani dan konsumen, memastikan bahwa distribusi beras berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang dapat merugikan salah satu pihak,” ujar Agus Saifullah, pakar ekonomi pertanian.

Ketahanan pangan kini menjadi isu global yang semakin mendesak. Data World Food Programme (WFP) mengungkapkan bahwa lebih dari 333 juta orang di 78 negara mengalami kerawanan pangan tingkat akut. Oleh karena itu, langkah pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan beras lokal menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara luas. (*)