Dalam diskusi bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), terungkap bahwa sebagian besar asosiasi menilai 100 hari kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait belum menunjukkan gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Pengamat Kebijakan Perumahan, Muhammad Joni, Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah dapat berjalan dan tercapai. Saat ini, terdapat kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga belum ada kejelasan yang konkret.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang tangguh,” katanya.

Rintangan dalam urusan perumahan rakyat masih banyak. Menteri PKP perlu merancang regulasi yang sebelumnya menjadi penghambat agar dapat berfungsi sebagai pendorong. Selain itu, diperlukan gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan tinggi agar program 3 juta rumah dapat sukses.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, mengaku pesimistis terhadap keberhasilan program 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP tetap seperti saat ini.

Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan seluruh ekosistem perumahan. Menurut Junaidi, Kementerian PKP seharusnya berperan aktif dalam membimbing pengembang. Selama 100 hari pertama, Apersi sebagai bagian dari ekosistem perumahan merasa kurang dilibatkan, padahal mereka mendukung penuh program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyoroti kebijakan yang diambil oleh Kementerian PKP yang dinilai tidak ramah terhadap pengembang, bahkan menekan pengembang rumah subsidi yang mayoritas merupakan UMKM.

Industri properti, termasuk perumahan, merupakan salah satu sektor yang dapat dengan cepat mengungkit pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target pemerintah. Selain itu, ketersediaan rumah yang layak menjadi salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Pengembang berperan sebagai aktor utama dalam penyediaan rumah, sehingga penting untuk memastikan kebijakan yang mendukung ekosistem ini.

Joko Suranto menegaskan bahwa Kementerian PKP seharusnya lebih fokus dalam membuat kebijakan, regulasi, serta melakukan monitoring. “Pemerintah cukup memberi instrumen dan stimulus,” sebutnya.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengakui bahwa peran swasta, terutama lima asosiasi pengembang, sangat strategis dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Pemerintah terus menjaga hubungan yang baik dengan pengembang, karena yang membangun rumah adalah mereka, bukan pemerintah. “Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” katanya.

Fahri juga mengakui bahwa kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung pada pengembang untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang dalam proses perencanaan dan implementasi. “Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas), M. Syawali Priatna, juga merasa kurang nyaman dengan kondisi saat ini, terutama terkait cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini agar kebijakan yang dikeluarkan dapat mendorong bergeraknya program 3 juta rumah, termasuk keberlanjutan FLPP,” katanya. (*)