Wakil Menteri Keuangan , Thomas Djiwandono, menyebutkan pengelolaan dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak akan menggadaikan saham pemerintah. Thomas mengeklaim, BPI Danantara akan memperkuat peran badan usaha milik negara (BUMN) sebagai wadah regional dan pemacu pertumbuhan ekonomi negara.

“Perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham sektor pemerintah. Saham pemerintah adalah underlying aset yang menghasilkan dividen. Dividen itu dipakai dalam Danantara untuk berinvestasi,” tegas Thomas dalam acara Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, di Jakarta pada Kamis (13/3/2025).

Kementerian Keuangan juga menekankan bahwa ekuitas pemerintah termasuk saham-saham BUMN tidak akan digadaikan. Polanya yaitu, dividen yang keluar sebagai pendapatan dan profitabilitas badan negara tersebut akan “di-pool di Danantara” dan dijadikan investasi.

“Di situlah pool investasi dividen tersebut akan di-leverage,” sambung Thomas.

Saat ini, BPI Danantara memiliki modal awal sebesar Rp1.000 triliun. Sumbernya dari penyertaan modal negara (PMN) berupa saham-saham BUMN dan dana tunai.

Danantara diresmikan secara langsung oleh presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Adapun regulasi yang mendukung pembentukan lembaga tersebut yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025.

Upaya pembentukan BPI Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan investasi beserta operasional BUMN dan sumber dana lain. Danantara juga dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia.

Sebelumnya, melansir dari Kompas.com pada 11 Maret 2025, Kepala BPI Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan bahwa struktur pengelolaan lembaga tersebut akan dijadwalkan pada pekan ini. Rosan juga mengatakan, dana yang digunakan untuk investasi berasal dari dana hasil dividen BUMN, bukan dana likuiditas perbankan atau pun dana masyarakat.(*)