Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) dan Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah nyata dalam memperkuat stabilitas pasokan kelapa dalam negeri serta meningkatkan kesejahteraan petani. Penandatanganan yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia pada Kamis (13/3/2025) ini turut disaksikan oleh perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

MoU ini lahir dari keprihatinan bersama terhadap kondisi kelapa di Indonesia yang mengalami krisis selama enam bulan terakhir. Fenomena El Niño yang terjadi dalam dua tahun terakhir menyebabkan musim panas berkepanjangan, mengakibatkan hasil panen kelapa turun drastis. Akibatnya, banyak industri kelapa yang tidak bisa berproduksi maksimal hingga terpaksa menghentikan operasional dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di sisi lain, permintaan global terhadap kelapa bulat semakin meningkat. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, China, dan Vietnam memanfaatkan situasi ini dengan membeli kelapa bulat dari Indonesia, yang hingga kini belum memiliki regulasi larangan ekspor.

Kondisi ini membuat harga kelapa melonjak, tetapi ironisnya, kenaikan harga tersebut tidak berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Justru para eksportir yang lebih banyak mendapatkan keuntungan, sementara industri pengolahan kelapa dalam negeri mengalami kelangkaan bahan baku.

“Kita tentu ingin kelapa bisa naik kelas. Sehingga kekayaan kelapa yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan untuk sebesar kemajuan bangsa serta berkontribusi dalam peningkatan perekonomian negara,” ujar Jeffrey Koes Wonsono, Wakil Ketua Umum I HIPKI. Menurutnya, hilirisasi kelapa akan memberikan nilai tambah lebih besar, menyerap tenaga kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal.

Keberlanjutan industri kelapa juga tak bisa dilepaskan dari peran petani. Dengan lebih dari 99% kebun kelapa di Indonesia dimiliki oleh petani rakyat, keberhasilan industri kelapa sangat bergantung pada kesejahteraan mereka.

“Sinergi petani kelapa dan industri pengolahan kelapa di Indonesia sangat diperlukan. Dengan ditandatanganinya MoU ini, kita berharap bisa mendukung keberlanjutan kesejahteraan petani kelapa,” jelas Soepri Hadiono, Ketua Umum APKI.

Kolaborasi Menuju Hilirisasi Kelapa

Langkah HIPKI dan APKI ini sejalan dengan komitmen Kementerian Pertanian dan KADIN Indonesia yang sebelumnya juga menandatangani MoU terkait hilirisasi kelapa. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 10 Maret 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai ekspor kelapa Indonesia. “Kami bahas tadi hilirisasi pangan. Yang kita mau hilirisasi adalah kelapa. Kelapa kan bahan bakunya sudah ada,” ujar Pak Menteri.

Upaya hilirisasi ini bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa, tetapi juga untuk memperkuat daya saing di pasar global serta meningkatkan kesejahteraan petani. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati, menekankan bahwa kolaborasi antara industri dan petani memegang peran kunci dalam keberhasilan program ini.

“Sinergitas yang erat antara sektor industri dengan para petani memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong keberhasilan program hilirisasi kelapa, sehingga tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa, memperkuat daya saing di pasar global, serta meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, HIPKI dan APKI juga telah melakukan berbagai diskusi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Salah satu hasilnya, Menteri Perindustrian telah mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian dan Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi guna membahas mitigasi kelangkaan bahan baku kelapa. Bahkan, pada 10 Maret 2025, Sekretariat Komisi Pengarah BPDP mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kebijakan pungutan ekspor komoditas kelapa dan kakao.

Masa Depan Industri Kelapa Indonesia

Hilirisasi kelapa menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan industri ini di Indonesia. MoU antara HIPKI dan APKI menjadi bukti keseriusan dalam mewujudkan ekosistem industri kelapa yang lebih kuat, tidak hanya bagi industri pengolahan tetapi juga bagi petani yang selama ini berada di ujung rantai pasok.

“Sudah saatnya bersama-sama membangun jalinan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, dalam rangka mencari langkah yang konkrit dan solutif terkait penyelenggaraan dan pengelolaan kelapa bulat dalam upaya menciptakan stabilitas pasar dalam negeri serta keberlangsungan kesejahteraan petani kelapa,” pungkas Soepri Hadiono.

Dengan adanya sinergi ini, industri kelapa Indonesia diharapkan dapat bertumbuh lebih berkelanjutan, memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional, serta mengangkat kesejahteraan petani kelapa di seluruh Indonesia. (*)