Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan , Mukhamad Misbakhun atau Misbakhun, angkat bicara perihal Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurut Misbakhun, kerugian investasi dalam Danantara nantinya tidak secara langsung mempengaruhi negara.

Misbakhun memaparkan, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dianggap sebuah inisiatif dan keputusan politik pemerintah untuk memberikan proteksi hukum kepada profesional yang bekerja di perusahaan atau badan usaha milik negara (BUMN). Misbakhun beralasan adalah wajar terdapat keuntungan dan kerugian portofolio yang dimiliki dalam sebuah investasi.

“Inilah sebuah keputusan politik, untuk memberikan apa? Menggaransi orang-orang profesional itu tetap profesional,” tegas Misbakhun saat berpidato dalam acara Capital Market Forum 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, yang ditayangkan dalam situs CNBC Indonesia pada Jumat (21/3/2025).

Misbakhun menceritakan studi kasus pekerja BUMN yang terdiri dari profesional muda dan lulusan luar negeri, terkena kasus hukum akibat berinvestasi di BUMN dan dianggap merugikan negara.

“Pantaskah sebuah investasi itu ketika rugi, dia menjadi sebuah kerugian negara dan kemudian orang-orang berbakat itu menjadi sangat traumatis bekerja mengabdi pada institusi state-owned?” tanya Misbakhun kepada pengunjung acara yang terdiri dari regulator dan pelaku pasar modal di Mainhall BEI tersebut.

Dengan pembentukan BPI Danantara, Misbakhun berharap perusahaan-perusahaan milik negara terlibat aktif. BPI Danantara dianggap akan menjadi agen dalam pasar modal. Terkait skema, rencananya pemerintah mengubah skema dengan menjadikan Danantara sebagai investment holding, yang terdiri dari 1% saham operating dan 1% lembar saham negara di masing-masing perusahaan BUMN. Pemerintah tetap menjadi pemilik saham BUMN di Danantara.

Adapun BUMN yang dikumpulkan dalam wadah Danantara, misalnya sejumlah perbankan BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BBTN), hingga PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mengalami koreksi harga saham. Misbakhun optimistis, meskipun harga sahamnya anjlok, tetapi bank Himbara tersebut diklaim dalam performa terbaik dan memiliki fundamental perusahaan yang baik.

Terkait penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG), Misbakhun mengkritik kondisi penurunan tersebut, apakah penurunan terjadi akibat kondisi fundamental perusahaan atau persepsi yang dikembangkan. Misbakhun juga menyinggung kehadiran rombongan DPR menyambangi BEI saat IHSG anjlok hampir 6% dan perdagangan dibekukan sementara (trading halt) pada Selasa (18/3/2025), dianggap negatif oleh masyarakat dan pelaku pasar.

“Saya ingin menyampaikan, saya datang ke sini untuk memberikan pesan-pesan politik yang positif kepada para pelaku pasar,” tutur Misbakhun.

Merangkum dari aplikasi IDX Mobile per 21 Maret 2025, IHSG hari ini dibuka di level 6.418,39, kemudian bergerak menyentuh posisi tertinggi di 6.426,16 dan ambruk ke posisi terendah di 6.218,60. Pada sesi dua, IHSG bergerak ke posisi 6.249,01 pada pukul 14.00 WIB, dan naik tipis pada pukul 15.27 WIB ke level 6.269,69.

Sampai saat ini, nilai kapitalisasi pasar IHSG mencapai Rp10,87 triliun, yang disokong oleh Bank Central Asia Tbk (BBCA), Barito Renewables Energy Tbk (BREN), Bayan Resources Tbk (BYAN), Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), dan BBRI. (*)