OJK Bali Mengembangkan Sektor Pertanian
Pengembangan sumber ekonomi baru, khususnya di sektor pertanian, dapat mengurangi ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata. Pengembangan sumber ekonomi baru ini dapat dilakukan melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) untuk pertanian dari hulu ke hilir. Demikian disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, di Kantor OJK Denpasar, Bali, pada Kamis (20/3/2025).
Program pengembangan ekonomi di sektor pertanian Bali pada tahun ini dilanjutkan di beberapa daerah di Bali. Kabupaten Jembrana dan Tabanan mengembangkan komoditas kakao. Kabupaten Bangli dan Karangasem akan mengembangkan komoditas pisang cavendish.“Pisang menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi di Bali, terutama saat hari raya keagamaan,” ujar Puji.
Puji mengamati petani cenderung kesulitan mencari pembeli ketika panen. Oleh karena itu, konsep value chain yang dikembangkan oleh OJK mencakup seluruh proses dari awal hingga akhir, termasuk sistem pembayaran setelah panen serta skema tanpa bunga, di mana petani hanya membayar pokok pinjaman setelah panen.
Selain itu, petani akan mendapatkan pendampingan teknis budidaya dari dinas terkait, serta didukung dengan literasi keuangan. Dengan konsep ini, lembaga jasa keuangan seperti perbankan dan asuransi pun merasa lebih aman karena risikonya dapat diminimalkan. "Sektor pertanian penting karena merupakan salah satu sektor unggulan di Bali. Ketika pariwisata meningkat, kebutuhan akan pangan juga meningkat. Oleh karena itu, sektor pertanian harus terus diperkuat,” kata Puji.
OJK mencatat bahwa hingga Desember 2024, penyaluran kredit pada subsektor pertanian buah pisang mencapai Rp33,69 miliar. Risiko kredit perbankan (NPL) pada subsektor pertanian buah pisang juga terus mengalami penurunan dan berada di bawah 5% pada Desember 2024. Melalui keberpihakan dan dukungan terhadap sektor pertanian, OJK turut berupaya bersama Pemprov Bali dalam mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung implementasi program ekonomi Kerthi Bali. (*)