Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re, Benny Waworuntu, menegaskan bahwa pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi merupakan kunci bagi para pelaku industri asuransi untuk menyiapkan produk dan servis yang tepat sasaran.

Di tahun 2024, premi asuransi umum di Indonesia naik 8,7% dibanding tahun sebelumnya, mencapai Rp112.86 triliun. Sementara premi asuransi jiwa mencatat angka hingga Rp185,39 triliun, tumbuh 4,3% dibanding tahun sebelumnya.

"Meskipun data mencatatkan angka positif, tetapi industri asuransi Indonesia masih memiliki tantangan signifikan dalam regulasi, literasi dan penetrasi pasar. Digitalisasi, transparansi, dan kolaborasi antarindustri menjadi kunci keberhasilan ke depan. Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara regulator dan industri dalam mendorong digitalisasi serta penguatan tata kelola data,” tegasnya saat membuka acara Indonesia Re CEO Forum 2025 di Jakarta (24/3/2025).

Indonesia Re CEO Forum 2025 adalah forum strategis yang mempertemukan pemimpin industri asuransi, regulator, serta pemangku kepentingan guna membahas tantangan utama industri perasuransian dan solusi berbasis penguatan data serta kolaborasi.

Dengan mengusung tema “Killing Many Birds with One Stone: Dealing with Multiple Insurance Industry Challenges by Strengthening Data Usage & Collaboration", forum ini berfokus pada penguatan pengelolaan data di industri asuransi umum serta transformasi koordinasi di asuransi kesehatan dan skema employee benefit.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang (DAJP) OJK, Soemarjono menyampaikan, tidak hanya pengolahan data sebagai aset, tetapi infrastruktur yang kuat juga perlindungan data dan keamanan siber menjadi prioritas pemangku kebijakan saat ini.

“OJK telah menerbitkan POJK No. 23/2024 untuk memastikan transparansi, akurasi, dan ketepatan waktu laporan berkala,” ujarnya.

Pada sesi pertama diskusi ini mengangkat topik "Enhancing Industry Data Management to Strengthen the Resilience and Competitiveness of Non-Life Insurance Sector", menyoroti pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi guna memperkuat daya saing industri asuransi umum.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari OJK yang disampaikan oleh Kurnia Yuniakhir selaku Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi, dilanjutkan dengan pemaparan dari Rianto Ahmadi, Direktur Teknik Indonesia Financial Group dan Delil Khairat, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, yang membahas berbagai tantangan serta peluang dalam pengelolaan data industri asuransi umum.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah urgensi pembentukan badan pengelola data terintegrasi yang independent dan dikelola oleh pemerintah, guna meningkatkan transparansi dan akurasi dalam industri perasuransian.

“Dengan total aset mencapai Rp619,23 triliun dari sektor asuransi jiwa dan asuransi umum mencapai Rp252,37 triliun, kita bisa melakukan reformasi sektor asuransi dengan cara penguatan modal dan pendalaman pasar, juga penerapan standar internasional,” jelas Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi OJK, Kurnia Yuniakhir dalam paparannya.

Standarisasi data dan format pelaporan juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya sistem data yang seragam dalam meningkatkan efisiensi klaim serta akurasi penilaian risiko, sehingga memungkinkan industri asuransi untuk lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan regulasi.

Forum ini juga menyoroti implementasi teknologi digital sebagai faktor kunci dalam memperkuat tata kelola transaksi reasuransi. Pemanfaatan inovasi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan blockchain dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses klaim, serta memitigasi risiko fraud di industri asuransi umum.

Dengan sinergi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri, diharapkan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan data dapat mendorong daya saing sektor asuransi nasional di tengah lanskap bisnis yang semakin kompleks.

Sebagai tindak lanjut dari inisiatif taksonomi data asuransi, yang sebelumnya ditandatangani oleh Indonesia Re dan Indonesia Financial Group (IFG) dalam Indonesia Re CEO Forum 2024, forum ini mendorong implementasi pemetaan Chart of Account (CoA) teknik dan master library di industri asuransi secara konsisten. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat analisis risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan regulasi dalam transaksi reasuransi.

Selain itu, forum ini menggarisbawahi pentingnya percepatan transformasi digital sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023–2027 yang dirumuskan oleh OJK, guna meningkatkan literasi asuransi, jangkauan pemasaran, serta kualitas layanan industri.

Panel kedua dalam forum ini mengangkat topik "Transforming Employee Benefit Portfolio: Strategy on Data Standardization, Operation, and Coordination of Benefit", yang membahas strategi optimalisasi pengelolaan data dan koordinasi dalam industri asuransi kesehatan serta skema employee benefit.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Marsh Mercer Benefit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Asuransi Sompo Indonesia, dan OJK yang membahas berbagai tantangan dan solusi dalam asuransi jiwa dan kesehatan.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah standarisasi data klaim asuransi kesehatan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi. Forum ini juga menyoroti pentingnya koordinasi mengenai operasional antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dalam mekanisme Coordination of Benefit agar dapat mengurangi tumpang tindih klaim yang dikhawatirkan terjadi dalam operasional opsi ini.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penjaminan manfaat kesehatan dan mengurangi beban biaya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, Dr. Mokhammad Cucu Zakaria, menekankan urgensi penataan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

"Penerapan selisih biaya dalam layanan kesehatan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap JKN. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mencegah potensi fraud dan memastikan standar tarif rumah sakit yang transparan," ungkapnya.

Dia juga menyoroti manfaat KAPJ dalam menurunkan belanja out-of-pocket peserta serta integrasi sistem penjaminan antara BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan tambahan dan rumah sakit guna mewujudkan sistem pembayaran yang lebih efisien.

Lebih lanjut, diskusi juga membahas urgensi pengembangan data center khusus asuransi kesehatan yang dapat memastikan keakuratan informasi serta mempercepat proses klaim, sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peserta asuransi.

Di samping itu, mitigasi risiko fraud dalam klaim asuransi kesehatan menjadi perhatian penting dalam forum ini, di mana integrasi sistem data berbasis teknologi digital, seperti blockchain dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), dipandang sebagai solusi strategis dalam meningkatkan keamanan dan akuntabilitas industri asuransi kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), klaim asuransi kesehatan di Indonesia mencapai Rp20,83 triliun pada 2023, meningkat 24,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, laporan Mercer Marsh Benefits Health Trends 2023 menunjukkan bahwa biaya kesehatan di Indonesia meningkat 13,6% pascapandemi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional Asia sebesar 11%.

Dengan tantangan tersebut, forum ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas terkait standarisasi data dan mekanisme klaim asuransi kesehatan, guna meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan keberlanjutan skema perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

"Melalui Indonesia Re CEO Forum 2025, kami berharap dapat mendorong langkah konkret dalam memperkuat tata kelola data, meningkatkan transparansi transaksi reasuransi, serta memastikan bahwa industri asuransi Indonesia semakin kompetitif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan global," kata Delil Khairat, Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re. (*)