Menjelang musim libur Lebaran 2025, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengimbau seluruh pelaku industri pariwisata untuk menyiapkan langkah mitigasi menyeluruh. Fokus utama adalah mengantisipasi kepadatan di destinasi wisata favorit serta potensi cuaca ekstrem, terutama di daerah rawan bencana.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat imbauan kepada para pengelola destinasi untuk melakukan penilaian risiko (risk assessment) dan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi.

“Kementerian Pariwisata secara keseluruhan mengantisipasi situasi katakanlah yang tidak diharapkan. Sebelumnya, Kemenpar mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan berwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan ke seluruh Indonesia,” ujar Hariyanto.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Kemenpar bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BMKG, BNPB, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Mereka juga mengembangkan platform Sisparnas (Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional), yang menyediakan micro site edukatif terkait manajemen krisis, termasuk informasi terkini soal kondisi cuaca di destinasi wisata.

“Di dalamnya juga ada link bekerja sama dengan BMKG, sehingga kita dapat mengetahui dari waktu ke waktu kondisi cuaca di setiap daerah,” jelas Hariyanto.

Hariyanto juga menyebutkan bahwa beberapa daerah sudah aktif mengoperasikan posko Tourist Information Center (TIC), seperti di Yogyakarta dan Bintan. Menurutnya, digitalisasi menjadi elemen penting dalam koordinasi dan kesiapan menjelang masa liburan.

"Kita lebih kepada bagaimana stakeholders termasuk khususnya pemerintah daerah mengantisipasi itu semua dengan media digital," ujarnya.

Senada dengan itu, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, menjelaskan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga juga dilakukan melalui keikutsertaan dalam Posko Angkutan Lebaran 2025 yang digagas oleh Kementerian Perhubungan. Posko ini melibatkan berbagai institusi, mulai dari Kominfo, Kemenpar, BMKG, ASDP, hingga InJourney.

Dari sisi kesiapsiagaan bencana, Kemenpar terus melakukan pemantauan bersama sejumlah pihak. Risiko yang diwaspadai antara lain bencana hidrometeorologi seperti curah hujan tinggi, banjir bandang, dan tanah longsor, serta risiko vulkanologi di area gunung berapi.

“Kita melakukan advokasi dengan para personel pengelola desa wisatanya. Dan kemudian resiko yang kedua adalah risiko vulkanologi. Terutama di destinasi-destinasi wisata yang ada di gunung-gunung berapi, di lereng gunung berapi. Itu juga secara sistem informasinya kami sangat terkait dengan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi),” ujar Fadjar.

Dari perspektif industri, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani, menegaskan pentingnya penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability) yang tetap relevan dalam konteks saat ini.

“Keselamatan perjalanan juga harus diperhatikan. Isu climate change membuat Kementerian Pariwisata harus lebih adaptif, sehingga kami akan menyusun pedoman untuk menangani keselamatan saat perubahan cuaca terjadi,” kata Rizki.

Kesiapan ini menjadi penting mengingat proyeksi Kementerian Perhubungan menunjukkan adanya lonjakan mobilitas masyarakat hingga 146 juta perjalanan selama masa Lebaran 2025.

Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara per perjalanan mencapai Rp2,57 juta, perputaran ekonomi yang dihasilkan selama periode tersebut diperkirakan menembus Rp375,2 triliun. (*)