Di tengah kian kompleksnya dinamika politik dan komunikasi di Indonesia, LSPR Institute of Communication and Business menegaskan perannya sebagai institusi akademik yang berkontribusi dalam pembentukan arah komunikasi politik nasional.

Pada Jumat (11/4/2025), LSPR secara resmi mengukuhkan Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si., sebagai Guru Besar Bidang Komunikasi Politik, dalam sebuah upacara pengukuhan yang berlangsung khidmat di Auditorium LSPR Institute, Jakarta.

Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Komunikasi Politik Tanpa Model: Tantangan Menemukan Model Komunikasi Politik Khas Indonesia Menuju 2045”, Lely menyoroti urgensi bagi Indonesia untuk memiliki sistem komunikasi politik yang kokoh dan berkarakter.

Di hadapan para tokoh nasional seperti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, dan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, serta 43 Guru Besar dan dosen S3 lainnya, Lely menguraikan fenomena komunikasi politik yang ia sebut sebagai “tanpa model”.

“Karena ketiadaan model, maka semua pilar demokrasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih didominasi oleh gaya atau pola komunikasi politik, bukan model,” ujar Lely.

Ia menambahkan bahwa gaya dan pola yang berkembang selama ini lebih menekankan pada karakteristik individu daripada membangun sistem yang bisa menjadi acuan dalam memahami dan mengelola komunikasi politik.

Founder & CEO LSPR Institute, Dr. (H.C) Prita Kemal Gani, menyambut hangat pengukuhan ini sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan demokrasi dan budaya literasi bangsa.

“Kita tahu, dunia komunikasi saat ini sedang menghadapi banyak tantangan: disinformasi, polarisasi media, krisis kepercayaan publik, kecanduan algoritma digital, dan budaya viral yang seringkali menenggelamkan nilai substansi,” kata Prita. Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa etika komunikasi menjadi dasar penting bagi politik Indonesia ke depan.

Rektor LSPR Institute, Andre Ikhsano, pun menambahkan bahwa orasi ilmiah Lely menunjukkan bagaimana pentingnya komunikasi politik untuk dibentuk melalui pendekatan akademis yang kuat dan relevan.

“Orasi Ilmiah Lely itu menunjukkan pentingnya komunikasi politik bagi setiap aktor politik agar menciptakan sebuah gaya, pola dan model komunikasi yang menunjukkan kekhasan Indonesia,” ujarnya.

Dalam analisisnya, Lely memetakan pergeseran komunikasi politik dari era Orde Baru yang cenderung seragam dan santun, ke masa kini yang cenderung bebas namun abai terhadap etika dan nilai budaya. Komunikasi politik tidak lagi bersifat linear, melainkan semakin konvergen, sirkular, dan bahkan transaksional, yang sarat dengan negosiasi dan strategi pencitraan.

Merujuk teori dramaturgi Erving Goffman, Lely membagi komunikasi politik ke dalam dua wilayah: panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan menampilkan kesantunan dan sikap yang terkontrol, sementara panggung belakang — yang kini kian terbuka — memperlihatkan tindakan bebas para aktor politik, yang sering kali tidak mencerminkan kepatutan.

“Komunikasi politik adalah tentang pertukaran pesan politik, bukan lagi sekadar penyampaian pesan. Kini panggung politik lebih kaya dengan impression management yang menyimpan banyak masalah, termasuk kekerasan fisik maupun psikologis yang disikapi masyarakat sebagai premanisme politik,” ujar Lely.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi politik yang menjunjung tinggi etika, keadilan, moralitas, dan tanggung jawab. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem komunikasi politik yang bisa menjadi pedoman, bukan sekadar ajang improvisasi yang berubah seiring pergantian kekuasaan.

“Komunikasi politik juga berbicara tentang kepemimpinan politik dan kepemimpinan koordinasi. Pembicara politik sebaiknya ala motivator yang mengunggah dan membangun kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.

Meski saat ini Indonesia belum memiliki model komunikasi politik yang mapan, Lely tetap optimistis bahwa proses komunikasi politik yang sedang berlangsung akan mengarah pada terbentuknya model yang lebih berbudaya dan bertanggung jawab.

Dengan pengukuhan ini, LSPR tidak hanya memperkuat posisi akademiknya, tetapi juga menyumbangkan gagasan yang relevan bagi masa depan komunikasi politik Indonesia. Sebuah langkah penting menuju 2045, saat bangsa ini menargetkan menjadi negara maju dengan demokrasi yang matang dan komunikasi politik yang sehat. (*)