Ritual mudik Lebaran 2025 kembali menjadi barometer penting kesiapan transportasi nasional.

Dalam periode 21 Maret hingga 11 April 2025, pengguna angkutan umum tercatat mencapai 27,5 juta penumpang, naik 8,5% secara tahunan.

Kementerian Perhubungan melalui Data Strategi Hub menyebut lonjakan ini sebagai sinyal positif meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik.

Jika dirinci, moda angkutan jalan mencatat kenaikan tertinggi, yaitu 19,88%, menjadi 5,53 juta penumpang. Moda kereta api menyumbang volume terbesar dengan 8,29 juta penumpang (naik 3,24%), disusul angkutan udara sebanyak 5,61 juta penumpang (naik 0,56%), angkutan laut 2,25 juta penumpang (naik 21,19%), dan penyeberangan 5,82 juta penumpang (naik 10,5%).

Dari sisi mobilitas, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 154,63 juta orang, atau 5,6% lebih tinggi dari potensi pergerakan yang diproyeksikan sebelumnya, yaitu 146,67 juta orang.

Di tengah arus besar tersebut, aspek keselamatan pun mencatat perkembangan menggembirakan. Data Integrated Road Safety Management System Korlantas POLRI menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas turun signifikan sebesar 34,31% dibanding tahun lalu.

“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan transportasi pada masa Angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar dan aman,” kata Menteri Perhubungan dalam keterangan resmi, Sabtu (13/4/2025).

Tidak hanya mengandalkan moda reguler, pemerintah turut menyelenggarakan program mudik gratis terintegrasi yang mencakup angkutan darat, laut, dan kereta api.

Angkutan darat mengangkut 88.352 penumpang dan 254 motor; angkutan laut mencatat 44.291 tiket; dan kereta api mengangkut 1.745 sepeda motor secara gratis. Program ini juga didukung oleh BUMN, perusahaan swasta, partai politik, dan pemerintah daerah.

Namun, di balik angka-angka yang tampak menggembirakan, sejumlah tantangan mendasar masih membayangi. Djoko Setijowarno, akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua MTI Pusat, menyebutkan bahwa kenaikan jumlah pemudik, khususnya moda darat, belum mencerminkan angka riil.

“Angka yang dikumpulkan hanya sebatas kuota yang disediakan, baik oleh program mudik gratis maupun operator bus reguler,” ujarnya.

Menurutnya, data kuota belum tentu menggambarkan realisasi yang akurat. Di saat jumlah penyelenggara mudik gratis meningkat—termasuk yang berasal dari Pemprov DKI, Jateng, Sumsel, Lampung, hingga Maluku Utara—sistem pendaftaran belum terintegrasi.

“Masih banyak kursi kosong mudik gratis karena sistem pendaftaran tidak terintegrasi. Sistem satu aplikasi sudah saatnya diperkenalkan agar data mudah diperoleh dan tidak terjadi pendaftaran ganda,” tegasnya.

Ia juga mengkritik kebijakan satu arah yang kerap diterapkan di jalan tol. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bisa diandalkan untuk jangka panjang mengingat keterbatasan kapasitas prasarana dan anggaran. Masalah lain muncul di jalan-jalan arteri yang kurang terpantau dan justru menjadi titik kemacetan.

Djoko mendorong agar pemerintah segera menyiapkan program mudik 2026 paling lambat enam bulan sebelum masa Lebaran. “Jangan tunggu tahun depan mendekati masa mudik baru membuat program baru,” katanya.

Ia pun menegaskan bahwa pergeseran pemudik ke angkutan umum sejalan dengan strategi ketahanan energi nasional dan upaya menekan angka kecelakaan. “Mengurangi pemudik motor dengan membatasi dimuat dua orang setiap sepeda motor turut mengurangi angka kejadian kecelakaan,” ujarnya.

Angka yang mengesankan dari angkutan Lebaran 2025 memang patut diapresiasi, tetapi upaya membenahi pendataan, meningkatkan integrasi sistem, dan memperkuat kebijakan jangka panjang tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.

Ke depan, bukan hanya kelancaran yang dibutuhkan, tetapi juga keberlanjutan dan ketepatan strategi. Karena mudik bukan sekadar tradisi, tetapi refleksi kesiapan infrastruktur dan kebijakan transportasi nasional. (*)