Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan urgensi sinergi antar pemerintah kota (pemkot) dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama di sektor perkotaan. Hal itu diungkapkan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) I–VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/4/2025).

Kehadiran Jaya Negara adalah Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum Apeksi ini menandai komitmen aktif Kota Denpasar dalam memperkuat peran strategis di tingkat nasional. “APEKSI merupakan wadah strategis dalam memperkuat posisi pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan nasional. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat merumuskan solusi atas persoalan perkotaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan,” ujar Jaya Negara pada keterangannya di Rabu, (16/4/2025).

Lebih lanjut, Jaya Negara menyampaikan komitmen Kota Denpasar untuk terus berperan aktif dalam mendukung program -program strategis Apeksi. Munas VII Apeksi diharapkan menjadi ruang perumusan arah organisasi ke depan, memperkuat jejaring antar kota, serta menjadi ruang dialog yang berdampak pada pemerintahan kota.

Rakor Apeksi tahun 2025 dibuka oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, selaku Ketua Dewan Pengurus Apeksi, dan dihadiri oleh Ketua Komwil I–VI. Agenda utama yang dibahas mencakup penyusunan Program Kerja APEKSI Tahun 2025 serta persiapan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI yang dijadwalkan berlangsung pada 6–10 Mei 2025 di Kota Surabaya.

Dalam sambutannya, Eri menyampaikan bahwa Munas VII Apeksi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan, seperti diskusi strategis, Indonesia City Expo, hingga kunjungan lapangan yang bertujuan memperkuat kolaborasi antar kota. “Ini akan menjadi ruang kolaborasi dan inovasi. Bersama kita sukseskan Munas Apeksi ke-VII untuk Indonesia,” ujar Eri.

Eri juga menekankan pentingnya Munas sebagai momentum untuk membahas isu strategis perkotaan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta merancang kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. (*)