Di tengah meningkatnya tantangan pembiayaan dan ketimpangan akses modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri penjaminan mengambil peran strategis yang semakin vital.

Untuk pertama kalinya, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) menyelenggarakan Indonesia Guarantee Summit 2025. Acara yang berlangsung di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta ini mengangkat tema “Peran Perusahaan Penjaminan dalam Pemberdayaan UMKM untuk Mewujudkan Asta Cita”, dan menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan di sektor pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua ASIPPINDO, Ivan Soeparno menegaskan perubahan paradigma terhadap industri penjaminan. “Perusahaan penjaminan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. Melalui skema penjaminan, kami membantu menurunkan risiko lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap UMKM sebagai pelaku usaha yang layak dan potensial,” ujarnya.

Menurut Ivan, industri penjaminan kini tak lagi hanya menjadi pelengkap, melainkan aktor utama dalam mengakselerasi pembiayaan yang inklusif dan produktif.

ASIPPINDO, yang berdiri sejak 2012, saat ini mewadahi 23 perusahaan penjaminan yang terdiri atas 3 grup BUMN, 18 perusahaan daerah (Jamkrida), dan 2 perusahaan swasta.

Seluruh anggota ini memiliki kontribusi penting dalam menjamin pembiayaan modal kerja, investasi, dan bahkan proyek strategis nasional yang melibatkan pelaku UMKM. Ivan menekankan bahwa misi industri ini sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Indonesia Guarantee Summit 2025 juga menghadirkan dua tokoh penting sebagai pembicara utama, yaitu Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Republik Indonesia, dan Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Keduanya menyoroti pentingnya regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan peran lembaga penjaminan sebagai penghubung antara potensi usaha dan sumber pembiayaan.

“Aspek keberlanjutan dan semangat kolaboratif harus menjadi fokus utama dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat,” tegas Maman.

Lebih jauh, Maman menggarisbawahi bahwa tujuan pembangunan ekosistem UMKM bukan sekadar meningkatkan volume penyaluran kredit, melainkan memastikan bahwa kualitas dan keberlanjutannya terjaga. Pemerintah mendorong keterlibatan perusahaan penjaminan dalam menjembatani pelaku usaha kecil yang selama ini sulit mengakses perbankan.

Dalam pandangannya, penguatan industri penjaminan adalah kunci untuk mengangkat UMKM menjadi lebih produktif, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Senada dengan Maman, Ogi Prastomiyono menekankan bahwa kehadiran UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan merupakan langkah penting dalam memperkuat sektor ini. Industri penjaminan kini menjembatani pelaku usaha yang feasible but unbankable menjadi bankable.

Ia menyampaikan bahwa industri penjaminan telah mencakup 26,19 juta peserta dengan outstanding penjaminan sebesar Rp411,24 triliun per Februari 2025.

“Dengan gearing ratio 22,18 kali dari batas maksimum 40 kali, industri penjaminan masih memiliki ruang besar untuk tumbuh dan berkontribusi lebih luas,” ungkapnya.

OJK sendiri saat ini tengah memfinalisasi revisi POJK terkait perizinan dan penyelenggaraan usaha lembaga penjamin. Rencana regulasi baru ini mencakup peningkatan permodalan, penghapusan batas maksimum gearing ratio untuk usaha produktif, serta perluasan wilayah operasional Jamkrida ke daerah-daerah yang belum memiliki lembaga penjaminan. Langkah ini diyakini akan membuka akses pembiayaan lebih luas bagi UMKM di seluruh pelosok Indonesia.

Abdul Bari, Ketua Penyelenggara Indonesia Guarantee Summit 2025 yang juga Wakil Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kerjasama ASIPPINDO, menjelaskan bahwa forum ini dilengkapi dengan dua diskusi panel yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga keuangan, asosiasi, hingga pendamping UMKM. Fokus diskusi mengarah pada strategi kolaboratif untuk memperkuat sistem pembiayaan dan mengakselerasi transformasi UMKM dalam era digital dan ekonomi hijau.

Selain forum diskusi, acara ini juga menyuguhkan pameran produk UMKM mitra binaan dari berbagai daerah. Ragam produk khas dan kreatif dari sektor makanan, kerajinan, hingga fashion lokal menjadi bukti konkret bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar—asal didukung sistem pembiayaan dan penjaminan yang inklusif dan progresif.

“Kami berharap seminar ini menjadi titik tolak bagi langkah konkret dalam memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM,” ujar Ivan.

Dukungan terhadap UMKM tidak berhenti pada akses dana semata. Perusahaan penjaminan kini juga terlibat dalam proses pembinaan, pendampingan, hingga mendorong inovasi dan transformasi digital UMKM.

Dalam hal ini, ASIPPINDO dan anggotanya memainkan peran sebagai akselerator yang tidak hanya menjamin, tetapi juga membimbing UMKM untuk naik kelas dan siap bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Dengan kontribusinya terhadap lebih dari 60% PDB dan menyerap hingga 97% tenaga kerja Indonesia, UMKM adalah fondasi ekonomi nasional. Industri penjaminan berada di garis depan untuk memastikan fondasi ini tidak rapuh.

“Melalui skema penjaminan kredit modal kerja dan investasi, kami menurunkan risiko lembaga keuangan, mendorong pemerataan ekonomi hingga pelosok, mendukung digitalisasi UMKM, serta memfasilitasi pendampingan agar UMKM naik kelas dan berdaya saing global,” tegas Ivan.

Indonesia Guarantee Summit 2025 menjadi tonggak baru dalam menempatkan industri penjaminan sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

ASIPPINDO berharap, melalui sinergi yang dibangun dari forum ini, akan lahir kebijakan, program, dan kolaborasi nyata yang menjadikan pembiayaan UMKM tidak lagi terkendala oleh risiko, melainkan justru menjadi peluang pertumbuhan yang dapat dimitigasi dengan tepat dan efisien. (*)