Arab Saudi Menjajaki Investasi Pertambangan di Indonesia

Otoritas Kerajaan Arab Saudi menyelesaikan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan sejumlah pejabat Indonesia yang berfokus pada pendalaman kemitraan strategis di sektor pertambangan dan membuka peluang investasi baru.

Tujuannya untuk mendorong kepentingan investasi utama Kerajaan Arab Saudi melalui Manara Minerals, usaha patungan antara Perusahaan Pertambangan Arab Saudi (Ma’aden) dan Public Investment Fun (PIF).

Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi, Bandar Al-Khorayef, menyampaikan keinginan pemerintah Arab Saudi mempercepat investasi internasional di sektor pertambangan untuk mengamankan pasokan mineral penting yang dibutuhkan dalam negeri.

"Dengan pengembangan sektor pertambangan yang diidentifikasi sebagai pilar ketiga ekonomi nasional, Kerajaan secara aktif memanfaatkan kemitraan strategis internasional seperti dengan Indonesia," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Pada akhir 2022, Indonesia membatasi ekspor bijih nikel dan memilih untuk memprosesnya di dalam negeri. Namun, cadangan Indonesia, ditambah dengan insentif pemerintah dan kebijakan industri yang mendukung, menjadikan negara ini mitra kunci bagi Kerajaan Arab Saudi dalam mencapai target iklim global.

Al-Khorayef mengundang investor Indonesia untuk berpartisipasi dalam putaran kesembilan lisensi eksplorasi di Kerajaan Arab Saudi. Sabuk mineral yang ditargetkan, terletak di wilayah Madinah dan Riyadh mengandung mineral utama seperti emas, tembaga, perak, seng, dan nikel. Perusahaan Indonesia didorong untuk memanfaatkan berbagai insentif investasi yang kuat, termasuk pendanaan hingga 75% dari biaya modal melalui Dana Pengembangan Industri Kerajaan Arab Saudi, hak kepemilikan asing penuh, serta akses terhadap data geologi terperinci melalui platform Taade’en.

Transformasi Kerajaan Arab Saudi sendiri telah diakui secara internasional. Menurut World Risk Report 2023, Arab Saudi termasuk dalam sepuluh yurisdiksi teratas di dunia dengan risiko hukum dan keuangan terendah bagi investor pertambangan. Ini hasil dari reformasi besar sejak 2018.(*)

# Tag