CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa peluncuran lembaga investasi yang menghimpun seluruh badan usaha milik negara (BUMN) ini hadir di momen yang krusial.

Dalam pidatonya di acara terbatas Town Hall Danantara Indonesia yang digelar di Ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4/2025), Rosan mengatakan, meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi global menuntut Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonominya.

"Tidak bisa kita bersandar kepada kekuatan ekonomi eksternal atau bangsa lain," ujar Rosan bersemangat di hadapan para pemangku kepentingan.

Sejak resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, Danantara berhasil menghimpun 844 BUMN beserta anak-anak perusahaannya di bawah satu atap.

Menurut Rosan, konsolidasi ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 33 Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

"Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi pemerintah berhak mengintervensi bila pasar melenceng dari kepentingan nasional dan pembangunan jangka panjang," tegasnya di hadapan Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto.

Rosan menekankan bahwa penggabungan seluruh BUMN dalam Danantara diharapkan dapat mewujudkan konsep "Indonesia Incorporated"—sebuah kekuatan kolektif untuk menciptakan ekonomi nasional yang lebih besar, kuat, dan berdaulat.

Terkait tata kelola Danantara, Rosan memperkenalkan prinsip "3K"—Karakter, Kompetensi, dan Komitmen. Pertama, "Karakter" merujuk pada integritas, profesionalisme, serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang harus dimiliki setiap pengelola Danantara. Kedua, "Kompetensi" menuntut pengelola yang ahli di bidangnya dan mampu menciptakan nilai tambah. Ketiga, "Komitmen" menekankan pentingnya tata kelola yang baik—transparan, akuntabel, berintegritas, serta taat pada regulasi.

"Sehingga hal-hal yang tidak terpuji tidak akan pernah terjadi, karena di Danantara kami menerapkan zero tolerance terhadap tindakan yang tidak beretika," tutup Rosan.

Namun, ketika memasuki sesi pemaparan dan arahan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, pihak penyelenggara meminta seluruh awak media meninggalkan Ruang Cendrawasih.

Tayangan langsung di ruang pers dan kanal YouTube Sekretariat Presiden pun dihentikan total, membuat isi pengarahan Presiden dalam Town Hall Danantara ini tidak dapat diakses publik.

Menurut pantauan swa.co.id melansir dari laman Tempo pada 30 Maret 2025, setidaknya terdapat 54 BUMN. Ini termasuk BUMN berstatus perusahaan terbatas persero atau PT (Persero), BUMN berstatus SKK dan lainnya, serta BUMN berstatus PT (Persero) Tbk. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.