Berdasarkan laporan terbaru dari McKinsey Global Institute yang berjudul The Enterprising Archipelago: Propelling Indonesia's Productivity, untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, Indonesia perlu menciptakan kondisi yang tepat bagi pertumbuhan produktivitas dan memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk berkembang melalui pendalaman modal (capital deepening)

Indonesia harus meningkatkan pertumbuhan produktivitas sebesar 1,6 kali lipat jika ingin menyandang status negara berpenghasilan tinggi. Produk domestik bruto (PDB) diharuskan tumbuh sebesar 5,4% per tahun dan produktivitas memegang peranan yang lebih besar demi mempercepat laju pertumbuhannya dari 3,1% per tahun sejak tahun 2000 menjadi 4,9% karena perubahan demografi.

Negara-negara lain yang memulai dengan PDB per kapita yang sebanding mencapai status negara berpendapatan tinggi dalam waktu 15 hingga 30 tahun. Adapun negara-negara berstatus high-income ditandai oleh pendapatan per kapita setidaknya US$14 ribu.

Namun, bisnis di Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro informal yang menjadi mata pencaharian bagi jutaan orang. Maka untuk mencapai pendapatan tinggi, perekonomian perlu melipatgandakan modal per pekerja, sehingga dapat meningkatkan upah. Untuk mewujudkannya, diperlukan lebih banyak perusahaan menengah dan besar di tengah persaingan yang sehat.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 serta negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, Indonesia dapat memberi dampak positif bagi perekonomian global apabila mampu mencapai status high-income economy. Laporan ini menyoroti peran krusial perusahaan, terutama perusahaan menengah dan besar, sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berpendapatan tinggi.

Dalam laporan ini dibahas bagaimana transformasi di lima jenis modal (capital) dapat membantu Indonesia mendorong pertumbuhan produktivitasnya dan membantu para pelaku usaha dan pembuat kebijakan melacak kemajuannya:

Pertama, modal keuangan (financial capital) dengan memperluas kredit swasta (private kredit) dan kapitalisasi pasar saham untuk mendukung investasi kegiatan usaha. Kedua, modal manusia (human capital) dengan eningkatkan kualitas pendidikan dan kecocokan keterampilan (skills matching) untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.

Ketiga, modal institusional (institutional capital) melalui penyederhanaan proses registrasi kegiatan usaha serta kejelasan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kegesitan (agility) kegiatan usaha. Keempat, modal infrastruktur (infrastructural capital) dengan cara membangun jalan, pelabuhan, infrastruktur digital untuk memperkuat logistik dan konektivitas.

Dan kelima, modal kewirausahaan (entrepreneurial capital) dengan mendukung perusahaan rintisan (start-up) serta meningkatkan private equity dan venture capital investment untuk membangun inovasi.

“Untuk meraih status high-income economy, Indonesia harus meningkatkan jumlah perusahaan menengah dan besar sebanyak tiga kali lipat, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas tinggi, dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor value added,” ujar Chris Bradley, Senior Partner McKinsey dan Direktur MGI di Jakarta, Rab (30/4/2025)

"Selain manufaktur dan pertanian, pangsa terbesar dari value added kemungkinan berasal dari sektor jasa,” tambahnya.

Kemajuan Indonesia menuju status high-income economy akan bergantung pada kesuksesan eksekusi transformasi di lima capital tersebut. "Seluruh pihak baik pemerintah, sektor swasta dan masyarakat berperan penting dalam menerapkan langkah-langkah strategis untuk membantu Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” jelas Kevin Russell, Senior Fellow di MGI. (*)