Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Provinsi Bali menggelar edukasi keuangan kepada Perbekel (Kepala Desa) Kota Denpasar, Badung dan Gianyar, di Kantor OJK Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (30/4/2025). Edukasi para kades ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman tentang produk dan layanan keuangan serta kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital sehingga masyarakat terhindar dari kerugian finansial. Kegiatan ini beriringan dengan perayaan Galungan.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Provinsi Bali, Ni Made Novi Susilowati, menyampaikan pentingnya edukasi keuangan bagi Perbekel dalam perannya meningkatkan wawasan dan pemberdayaan masyarakat di desanya.

“Melalui momentum perayaan Galungan dan Kuningan sebagai wujud kemenangan Dharma (Kebenaran) terhadap Adharma (Ketidakbenaran), kita bersama-sama menjaga keseimbangan hidup baik secara spiritual maupun duniawi, salah satunya melalui pengelolaan keuangan dengan bijak,” kata Novi pada keterangan tertulis di Denpasar, Kamis (1/5/2025).

Novi menyampaikan mengelola keuangan yang baik sesuai ajaran agama Hindu untuk mencapai tujuan kehidupan Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma, sehingga masyarakat mampu mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat dengan jalan dharma. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi keuangan nasional sebesar 65,43% sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%, mencerminkan masih adanya gap antara literasi dan inklusi keuangan.

Oleh karenanya, melalui edukasi keuangan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan baik di tingkat nasional maupun daerah. “Edukasi ini sangat penting karena sejalan dengan visi dan misi pemberdayaan masyarakat dan dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk merencanakan keuangan yang sehat dan aman sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali,” ujar Luh Gita Andari.

Pada kesempatan ini, Kanit 1 Subdit III Ditressiber Polda Bali I Made Martadi Putra, menyampaikan berbagai jenis kejahatan siber yang marak terjadi di masyarakat, seperti penipuan online, judi online, illegal acsess, dengan berbagai modus kejahatan keuangan ilegal seperti scam, phishing, social engineering, sniffing, money mule, pemerasan video call, giveaway palsu, penipuan segitiga penjual pembeli kendaraan, bukti transfer menggunakan AI, rumah kos, serta penipuan kerja paruh waktu.

Untuk menangkal aksi itu, masyarakat dihimbau tidak mengumbar data pribadi di media sosial, tidak mudah percaya, tidak asal klik dan install aplikasi, serta selalu update/mengganti password secara berkala dan mem- back up data pribadi. Sebelumnya, OJK Provinsi Bali juga telah melaksanakan edukasi keuangan syariah bagi UMKM dan pelajar dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, dan kepada Jemaat Umat Kristiani dalam Perayaan Paskah tahun 2025. Melalui kegiatan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat di Bali bersama para pemangku kepentingan di Bali untuk memperkokoh ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan serta meningkatkan inklusi dan literasi masyarakat. (*)