Tidak semua langkah lambat berarti stagnan. Dalam fiskal negara, terkadang irama belanja ditentukan oleh dinamika tahun sebelumnya.

Begitulah cara Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, membingkai realisasi belanja negara per April 2025 — angka yang memang sedikit tertinggal dari tahun lalu, namun tetap berada dalam jalur yang dianggap sehat dan terukur.

Dalam paparannya pada agenda APBN Kita yang digelar Jumat (23/5/2025) di Jakarta, Suahasil menyampaikan bahwa hingga akhir April, belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp546,8 triliun, atau sekitar 20,2 persen dari total APBN tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Namun, penurunan itu punya konteks yang jelas. "Memang lebih rendah dibanding tahun 2024, karena pada Februari tahun lalu ada pengeluaran khusus untuk Pemilu. Tahun ini, belanja tersebut tidak ada," ungkap Suahasil.

Realisasi belanja untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp253,6 triliun, atau 21,9 persen dari pagu, mencakup belanja pegawai, operasional barang, dan bantuan sosial.

Belanja pegawai, yang sering menjadi cermin kapasitas birokrasi negara, mencapai Rp102 triliun, atau 33,3 persen dari pagu. Menurut Suahasil, kenaikan sekitar 6 persen dibanding tahun lalu disebabkan oleh rekrutmen pegawai baru.

Sementara itu, belanja sosial yang menjadi penopang langsung rumah tangga masyarakat juga tetap mengalir. Program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan sebesar Rp7,3 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp1,5 triliun, dan program kartu sembako mencapai Rp10,9 triliun.

“Program KIP Kuliah juga berjalan sesuai rencana. Tahun ini dialokasikan untuk lebih dari 798 ribu mahasiswa dengan total anggaran Rp7,4 triliun,” ujar Suahasil, menjelaskan salah satu program prioritas pendidikan yang tetap dipertahankan.

Dalam belanja pembangunan, belanja modal hingga April 2025 tercatat sebesar Rp36,6 triliun, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Namun, terdapat lonjakan dalam eksekusi bulan April, yang menyumbang hampir setengah dari total belanja modal yang sudah terealisasi. Suahasil menilai ini sebagai indikasi awal dari percepatan yang akan terus berlangsung di bulan-bulan selanjutnya.

Belanja barang juga ikut mencerminkan perlambatan awal, dengan total realisasi Rp71,4 triliun, sedikit di bawah realisasi tahun lalu yang mencapai Rp82,9 triliun.

Di sisi lain, belanja non-K/L yang mencakup pembayaran pensiun dan subsidi telah mencapai Rp293,1 triliun, atau 19 persen dari total APBN. Dari angka tersebut, pembayaran pensiun menyerap Rp70,8 triliun, dengan tambahan sekitar 55 ribu pensiunan baru dibanding tahun sebelumnya.

Subsidi juga tetap menjadi salah satu pos besar dalam struktur belanja negara. Subsidi BBM meningkat 1,6 persen dengan konsumsi mencapai 4,35 juta kiloliter. Subsidi LPG 3 kg tumbuh 3,8 persen, sementara jumlah pelanggan listrik bersubsidi naik 4,2 persen menjadi 42 juta pelanggan. Tak ketinggalan, penyaluran subsidi pupuk mencapai 2,3 juta ton, naik 33,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Secara umum, realisasi belanja negara hingga April 2025 menunjukkan bahwa pemerintah masih menjaga irama fiskal dengan pendekatan yang hati-hati. Namun, perlambatan belanja di beberapa pos strategis, seperti belanja modal dan barang, perlu dicermati lebih lanjut, terutama jika dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi dan akselerasi pembangunan infrastruktur yang diharapkan dari APBN tahun ini.

Ketiadaan belanja untuk Pemilu memang menjelaskan sebagian penurunan, tetapi tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana pemerintah dapat memacu belanja produktif secara merata dalam sisa waktu tahun anggaran. Apalagi, dalam konteks perlambatan global dan kebutuhan percepatan pemulihan ekonomi domestik, efektivitas belanja negara akan menjadi indikator penting dari seberapa siap anggaran mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. (*)