Pemerintah Indonesia bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia menyelenggarakan Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025. Acara ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat transisi menuju transportasi berat rendah emisi, sejalan dengan target nasional untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.

Forum ini berperan penting dalam merumuskan strategi transformasi sektor transportasi berat, termasuk pengadaan bus nol emisi dalam skala besar dan awal mula upaya dekarbonisasi sistem logistik melalui kajian teknis serta skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya peralihan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan demi mencapai kemandirian energi nasional.

“Kendaraan berat memegang peran sentral dalam perekonomian kita. Namun, mereka juga merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di sektor transportasi. Oleh karena itu, kita harus melakukan dekarbonisasi, melalui perubahan sistemik berupa model pengadaan, skema pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur,” ujar AHY, Rabu (28/5/2025).

Selama ini, pemerintah telah mendorong elektrifikasi kendaraan pribadi melalui berbagai insentif seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), keringanan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta pembebasan bea impor. Hasilnya, penggunaan kendaraan listrik pribadi meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, tantangan yang kini dihadapi adalah elektrifikasi kendaraan berat. Sektor transportasi menyumbang sekitar 23% dari total emisi CO2 sektor energi di Indonesia dan menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar. Selain itu, konsumsi energinya tinggi dan masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil impor.

Untuk itu, AHY menegaskan, dekarbonisasi kendaraan berat seperti bus dan truk tidak bisa ditunda lagi. Ini penting bukan hanya untuk menekan emisi, tapi juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya, menyampaikan bahwa lembaganya telah melakukan studi selama setahun terakhir, berkolaborasi dengan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan, guna menyiapkan fondasi ilmiah dan teknis bagi transformasi kendaraan berat di Indonesia.

“Studi yang dilakukan WRI Indonesia dan LAPI ITB menunjukkan bahwa walaupun jumlah kendaraan berat hanya sekitar 3,9% dari total populasi kendaraan di Indonesia, sektor ini menghasilkan sekitar 35,6% dari total emisi karbon sektor transportasi darat,” jelas Arief.

Untuk pengadaan massal bus listrik, WRI merekomendasikan pendekatan agregasi permintaan dari berbagai kota di Indonesia yang mencakup lebih dari 14.000 unit. Pendekatan ini berpotensi menurunkan biaya pengadaan hingga 20% melalui skala ekonomi dan standardisasi spesifikasi.

Sementara itu, untuk elektrifikasi truk logistik, WRI menekankan pentingnya membangun infrastruktur pengisian daya di koridor-koridor utama. Ini menjadi syarat utama agar transisi ke kendaraan listrik di sektor logistik bisa berjalan mulus dan berdampak luas. (*)