Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terlalu tinggi.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyatakan pembenahan berbagai sektor diakselerasi untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

"Untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi 8% itu, banyak yang harus dibenahi. Apalagi kalau kita lihat gonjang-ganjing akibat perang dagang 2.0. Salah satu akibatnya adalah PHK, neraca perdagangan yang tertekan, dan tekanan fiskal," kata Esther dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 yang digelar secara luring di Jakarta, Rabu (2/7/2025)

Penetapan target pertumbuhan ekonomi 8% memang diperlukan sebagai bentuk ambisi dan visi pemerintah. Namun sangat diperlukan terobosan kebijakan yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar paracetamol policy. "Harus dilakukan satu terobosan policy yang tidak hanya menjadi paracetamol policy," ujar Esther.

Istilah paracetamol policy, menurut Esther, merujuk kebijakan yang hanya meredakan gejala, namun tidak menyelesaikan akar permasalahan. “Seperti kalau mengatakan ekonomi baik-baik saja, itu namanya paracetamol policy. Artinya meredakan sakit tetapi tidak mengobati penyakitnya,” tambah Esther.

Dia mendorong pemerintah agar menjadikan data dan riset sebagai dasar pembuatan kebijakan. Kolaborasi antara ilmuwan, akademisi, dan pemerintah berpeluang menciptakan kebijakan yang cocok lantaran kebijakannya berdasarkan data, analisis. (*)