Trump kembali memanaskan ketegangan dagang global dengan menetapkan tarif impor sebesar 30% terhadap produk dari Uni Eropa dan Meksiko mulai 1 Agustus.

Kebijakan ini mencakup barang senilai sekitar USD553 miliar dari Uni Eropa dan USD454,8 miliar dari Meksiko, berisiko mengganggu rantai pasok global secara signifikan.

Ancaman tarif ini juga diperluas ke 23 mitra dagang lainnya, termasuk Kanada, Jepang, dan Brasil, dengan besaran tarif antara 20% hingga 50%. Hanya Inggris dan Vietnam yang telah mengamankan kesepakatan dagang awal, sementara mayoritas negara lain masih terpapar risiko balasan dan tekanan inflasi global.

Ketegangan dagang yang memanas ini menambah ketidakpastian global, yang dapat berdampak ke perekonomian Indonesia, terutama melalui pelemahan nilai tukar rupiah dan inflasi impor.

Di dalam negeri, beban pembayaran bunga utang Indonesia diperkirakan naik menjadi Rp552,9 triliun pada 2025, atau hampir 20% dari target pendapatan negara. Angka ini bahkan lebih besar dari alokasi perlindungan sosial, menandakan tekanan fiskal yang makin meningkat.

Pemerintah berupaya menahan beban ini dengan mempersempit defisit anggaran melalui optimalisasi pajak, mengutamakan pembiayaan berbiaya rendah seperti sukuk dan Samurai Bonds, serta menjaga stabilitas nilai tukar lewat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI).

“Kami menilai lonjakan beban bunga ini menjadi sinyal perlunya reformasi struktural yang lebih agresif untuk memperkuat ketahanan fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang, apalagi di tengah volatilitas kurs dan suku bunga global,” kata Analis Mirae Asset Sekuritas, Karinska Salsabila Priyatno, Senin (14/7/2025).

Sementara itu, BI melelang Surat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp25,0 triliun dengan yield terendah di 5,87%. Sejak instrumen ini kembali diperkenalkan, seri tenor 12 bulan mendominasi permintaan pasar.

“Penurunan yield mencerminkan spekulasi pasar akan pemangkasan suku bunga 25 bps, namun menurut kami, BI cenderung tetap mempertahankan suku bunga saat ini demi menghindari risiko foreign outflow dan tidak mendahului The Fed,” ungkap Karinska. (*)