Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meluncurkan Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih (net zero emission/NZE) 2045 Sektor Ketenagalistrikan di Sanur, Bali, Selasa (15/7/2025).

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut deklarasi menuju Bali NZE atau Bali Emisi Nol Bersih 2045 yaang dicanangkan pada 4 Agustus 2023. Inisiatif ini menggandeng Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga filantropi.

Peta jalan ini akan menjadi panduan dalam mewujudkan sistem ketenagalistrikan Bali yang 100% bersumber dari energi terbarukan pada tahun 2045.

Kajian dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan, dengan potensi energi bersih yang melimpah, Bali mampu memenuhi seluruh kebutuhan listrik dari sumber energi ramah lingkungan. Saat ini, Bali ditopang oleh pembangkit listrik berkapasita 1.500-an mega watt (MW) yang menghasilkan daya sekitar 1.400-an MW.

Dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi termasuk pariwisata, beban puncak tertinggi mencapai 1.200-an MW. Pertumbuhan kebutuhan listrik Bali juga tinggi mencapai 7-8%, menyebabkan Bali sangat rentan mengalami krisis listrik karena cadangan yang kurang dari 30% dan jika terjadi perbaikan pembangkit atau kendala operasional.

Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Pemprov Bali, mengungkapkan Bali menghadapi risiko krisis energi akibat ketergantungan pasokan dari luar dan cadangan daya yang minim.

“Sebagai provinsi kepulauan, Bali sangat rentan terhadap gangguan pasokan. Kemandirian energi menjadi penting untuk menjaga ketahanan kelistrikan, khususnya demi mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Setiawan.

Fabby Tumiwa, CEO IESR, menyatakan Bali berpeluang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencapai 100% energi terbarukan, bahkan 15 tahun lebih cepat dari target nasional tahun 2060. Ia menyebutkan bahwa langkah ini bisa menginspirasi transformasi energi di wilayah lain di Indonesia.

Transisi energi di Bali tidak hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga memberi nilai tambah bagi daya tarik Bali sebagai destinasi wisata global. Ia juga mendorong semua pihak untuk menjadikan energi bersih sebagai fondasi pembangunan hijau.

IESR memproyeksikan kebutuhan listrik Bali pada 2045 mencapai 44,71 TWh. Saat ini, 76% dari total kapasitas pembangkit sebesar 1.461 MW itu berbasis energi fosil.

Potensi energi terbarukan Bali mencapai 22,04 giga watt (GW), dengan dominasi energi surya (21 GW), angin (515 MW), dan panas bumi (127 MW).Untuk mencapai target NZE, IESR membagi transisi energi menjadi empat tahapan hingga 2045, dengan total kebutuhan investasi lebih dari US$44 miliar.

Pada 2025–2029 itu fokus pengembangan 1,5 GW energi terbarukan dapat menurunkan emisi sebesar 2,8 juta ton karbon dioksida. Periode selanjutnya akan melibatkan penambahan pembangkit, penyimpanan energi, serta modernisasi jaringan.

Alvin Putra Sisdwinugraha, analis IESR, menyampaikan bahwa investasi besar ini akan berdampak besar pada pengurangan emisi. “Pada 2040–2045, diperlukan tambahan 17 GW energi terbarukan dan 54 GWh penyimpanan, dengan investasi sekitar US$35 miliar,” jelasnya.

IESR merekomendasikan lima strategi utama untuk mendukung peta jalan ini, formalisasi kebijakan daerah, optimalisasi pengadaan energi terbarukan, pembangunan PLTS atap secara masif, peningkatan kapasitas SDM lokal, dan mendorong keterlibatan masyarakat melalui inisiatif desa energi bersih.

“Dengan kolaborasi multipihak, PLN, pemerintah pusat, hingga komunitas desa, Bali bisa mewujudkan visinya sebagai provinsi pertama yang mandiri dan bersih secara energi,” pungkas Fabby. (*)