Pemerintah Indonesia mencetak kemajuan penting dalam diplomasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Komoditas ekspor tembaga telah disetujui untuk mendapatkan tarif 0% dalam skema tarif resiprokal antara kedua negara. Namun, waktu pemberlakuan tarif ini masih menjadi bagian dari negosiasi teknis yang berlangsung.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah awal yang signifikan.

“Kebetulan untuk copper (tembaga), kita itu 0% sudah disetujui… nikel sedang kita mintakan juga, jadi copper saja 0%,” ujar Rosan dalam sesi diskusi panel pada acara Indonesia-Japan Executive Dialogue 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Kendati sudah mendapat lampu hijau, Rosan tidak merinci secara pasti kapan pembebasan tarif ini akan mulai berlaku. Menurutnya, sampai sekarang masih menegosiasikannya dengan USTR (United States Trade Representative).

Negosiasi tarif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk membuka akses pasar ekspor secara lebih luas, terutama dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Tarif ini sebelumnya diberlakukan sebagai respons atas sejumlah kebijakan hilirisasi mineral Indonesia yang dianggap mendistorsi pasar.

Rosan menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada tembaga dan nikel, tetapi juga tengah mengupayakan komoditas lain agar mendapat keringanan tarif serupa.

“Ada beberapa barang yang sedang kita mintakan, tetapi yang baru disetujui itu copper, kemudian nikel, dan yang lain-lain itu akan disetujui juga, mungkin tidak 0%, tapi jauh di bawah 19%,” ujarnya optimistis.

Pernyataan Rosan ini memberikan nuansa berbeda dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang sebelumnya menyatakan bahwa tarif resiprokal 19% dari AS akan berlaku mulai Kamis, 7 Agustus 2025. Pada saat itu, Airlangga menyebut Indonesia telah menyelesaikan proses negosiasi dan menyatakan bahwa produk turunan tembaga seperti konsentrat dan katoda akan dibebaskan dari tarif tersebut.

Disparitas pernyataan antara dua pejabat tinggi ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan fase negosiasi — dimana satu pihak merujuk pada kesepakatan secara prinsip, sementara pihak lain berbicara tentang tahapan implementasi atau teknis pelaksanaan.

Selain tembaga dan nikel, Indonesia juga memiliki sejumlah komoditas ekspor utama ke AS seperti karet, kakao, kopi, dan crude palm oil (CPO). Namun, belum ada kejelasan apakah komoditas tersebut juga akan dibebaskan dari tarif serupa.

Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, memberikan perspektif tambahan mengenai ruang negosiasi tarif. Ia menyebut bahwa Amerika Serikat memiliki klausul sektoral yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Menurutnya, kalau ada komoditas yang tidak diproduksi di Amerika Serikat atau bukan sumber daya alam mereka, maka berpeluang dikenakan penurunan tarif resiprokal.

Menurut Chatib, Indonesia harus cermat memetakan komoditas ekspor mana saja yang masuk kategori tersebut. “Klausa sektoral ini bisa punya ruang bagi kita untuk dimanfaatkan lebih jauh,” tegasnya di hadapan peserta acara.

Ke depan, keberhasilan Indonesia dalam memperluas tarif 0% untuk lebih banyak komoditas akan sangat bergantung pada kelincahan diplomasi dagang dan kemampuan menjabarkan nilai strategis dari tiap komoditas yang diajukan. (*)