J.P. Morgan Indonesia soal Unjuk Rasa: Investor Sudah Matang dan Paham Kondisi

Kiri ke kanan: Head of Research & Strategy J.P. Morgan Indonesia, Henry Wibowo dan CEO dan Senior Country Officer J.P. Morgan Indonesia, Gioshia Ralie usai melakukan konferensi pers dengan awak media J.P. Morgan Indonesia di Jakarta pada Kamis (4/9/2025). Foto Nadia K. Putri/SWA
Kiri ke kanan: Head of Research & Strategy J.P. Morgan Indonesia, Henry Wibowo dan CEO dan Senior Country Officer J.P. Morgan Indonesia, Gioshia Ralie usai melakukan konferensi pers dengan awak media J.P. Morgan Indonesia di Jakarta pada Kamis (4/9/2025). (Foto: Nadia K. Putri/SWA)

J.P. Morgan Indonesia menyampaikan pandangan positif terhadap dinamika demokrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 hingga saat ini. Menurut CEO dan Senior Country Officer J.P. Morgan Indonesia, Gioshia Ralie, pemerintah harus bergerak cepat dan tanggap dalam merespons aspirasi masyarakat.

“Investor semua sudah mature, paham apa yang terjadi di kondisi Indonesia dan di luar sana... Sekarang, protes atau demo berkelanjutan atau tidak? Sampai hari ini, demo itu tetap ada, tapi lebih teratur, minta ada deadline by tomorrow, yang harus disponsori dari DPR,” tegas Gioshia kepada SWA.co.id dalam sesi tanya jawab media di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Gioshia menekankan, unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan masyarakat seharusnya dipandang sebagai masukan positif bagi pemerintah. Menurutnya, aksi yang disaksikan langsung oleh investor asing dapat menjadi sinyal baik, asalkan pemerintah mampu merespons dengan cepat dan tepat.

“Aspirasi yang baik ditangkap, harus direspons dengan cepat. Itu yang kita [semua] tunggu juga. Kalau itu terjadi, sentimennya akan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Salah satu contoh inisiatif pemerintah yang diapresiasi adalah upaya mengurangi birokrasi, memberikan kemudahan perizinan usaha, melakukan deregulasi, hingga membentuk lembaga pengelola kekayaan negara atau sovereign wealth fund melalui Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Harus ada dana pensiun atau lembaga pengelola kekayaan negara yang menjadi penggerak pasar (market maker) di bursa saham Indonesia,” kata Gioshia antusias.

Gioshia menjelaskan, kehadiran Danantara atau dana pensiun negara, seperti Employee Provident Fund (EPF) di Malaysia, berpotensi menarik investor institusional untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini diharapkan mampu menggerakkan perdagangan saham secara masif dan mendorong pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ia juga menyoroti peran lembaga asuransi non-komersial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Menurutnya, dana kelolaan dari nasabah dapat dialokasikan lebih variatif, sehingga berputar dalam transaksi aktif, bukan sekadar menjadi stand by buyer.

Lebih lanjut, Gioshia menekankan pentingnya fokus pemerintah pada pendalaman pasar modal. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih sangat bergantung pada utang, baik melalui obligasi negara, sukuk, maupun surat utang korporasi.

“Sekarang sudah waktunya sumber pertumbuhan [ekonomi] itu datang dan diikuti dari bursa saham,” tutup Gioshia.

Sebelumnya, J.P. Morgan Indonesia memproyeksikan IHSG bergerak di kisaran level 7.500. Namun, proyeksi tersebut terlampaui ketika IHSG mencapai rekor tertinggi (all-time high/ATH) di level 8.022,76 pada 28 Agustus 2025, dengan kapitalisasi pasar Rp14.377 triliun. Pada 15 Agustus 2025, IHSG juga sempat menyentuh level 8.017,06 dengan kapitalisasi pasar Rp14.315 triliun.

“Dalam waktu sekarang sampai akhir tahun, kami merasa [IHSG] akan bergerak di level 7.500 sampai 8.000,” jelas Head of Research & Strategy J.P. Morgan Indonesia, Henry Wibowo. (*)

# Tag