Beragam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi solusi memangkas kesenjangan pendidikan, antara lain pemberian beasiswa pendidikan. Program ini menjadi jalan keluar dari masalah ketimpangan akses pendidikan. Demikian pandangan yang dikemukakan oleh Faris Faris Hafizh Makarim, analis Kebijakan Pendidikan yang sedang menempuh pendidikan di bidang Economics and Education di Columbia University kepada SWA.co.id, pada Jumat (12/9/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024 menunjukkan hanya 74% anak termiskin yang bisa melanjutkan ke sekolah menengah atas, dibandingkan 97% dari keluarga terkaya. Kesenjangan semakin melebar di perguruan tinggi: 54% anak terkaya berkesempatan kuliah, sementara anak termiskin hanya 18%.

Padahal, pemerintah sudah meluncurkan berbagai program bantuan, mulai dari sekolah negeri gratis, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Namun, program tersebut tidak sepenuhnya menutup jurang kesenjangan. Sekolah negeri yang gratis jumlahnya terbatas dan lebih banyak berada di kota, sehingga anak desa dan miskin tetap sulit mengaksesnya.

Sementara KIP-K hanya berlaku bagi mahasiswa yang sudah lolos seleksi perguruan tinggi, suatu hal yang berat bagi anak-anak dari keluarga ekonomi lemah yang sejak awal memiliki keterbatasan akademik.

Ada pula kelompok yang sering luput dari perhatian: anak dari keluarga yang tiba-tiba jatuh miskin akibat musibah atau krisis. Secara administratif mereka tidak memenuhi syarat penerima KIP-K, meskipun kebutuhan finansialnya sangat mendesak.

“Di sinilah peran swasta dan filantropi menjadi krusial. Pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal karena harus memfokuskan anggaran pada program prioritas raksasa. Maka, gotong royong pendidikan melalui CSR perusahaan bukan sekadar tambahan, melainkan kebutuhan nyata,” tegasnya.

Pertanyaan mendesak yang harus dijawab: siapa yang akan membantu anak-anak di sekolah swasta? Siapa yang akan mendanai les tambahan agar anak miskin bisa bersaing masuk universitas?

Lebih jauh, kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal di tingkat global. Hasil PISA 2022 menempatkan literasi dan numerasi siswa Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara, menandakan reformasi pendidikan belum cukup membawa lompatan signifikan.

Untuk itu, program CSR harus diarahkan pada intervensi yang terbukti efektif dan efisien. Riset pendidikan global, termasuk yang didukung Bank Dunia dan peraih Nobel, menegaskan bahwa beasiswa untuk siswa miskin, program belajar sesuai level kemampuan anak, dan stimulasi dini oleh orang tua adalah strategi berdampak tinggi.

Sebaliknya, bantuan seragam, renovasi gedung, atau distribusi buku tanpa perubahan metode pembelajaran seringkali masuk kategori “program buruk”. “Dengan strategi yang tepat, CSR pendidikan bukan hanya amal, melainkan investasi nyata bagi masa depan bangsa,” tutup Faris. (*)