TERUS bertambahnya korban keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong banyak pihak mendesak agar program andalan Presiden Prabowo Subianto itu untuk segera dihentikan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef), misalnya, mendesak pemerintah agar menghentikan sementara program MBG. “Walau MBG miliki tujuan yang baik dalam jangka panjang, tapi saat ini pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah serius,” kata analisis Head of Center Digital Economy and SMEs Indef Izzudin Al Farras, dalam unggahan Instagram, dikutip pada Senin, 22 September 2025.

Ia menyoroti sejumlah masalah dalam program MBG seperti maraknya kasus keracunan massal, tata kelola yang buruk, hingga beratnya beban yang ditimbulkan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Terdapat lebih dari lima ribu kasus keracunan makanan dalam kurun waktu sembilan bulan sejak program MBG dilaksanakan. “Jumlahnya terus meningkat,” kata Izzudin.

Berdasarkan olahan Indef dari berbagai sumber, Izuddin mengungkapkan terdapat lebih dari empat ribu kasus keracunan makanan per Agustus 2025. Jumlah kasus keracunan makanan melejit hingga 5.360 kejadian pada September 2025. Ia pun mendesak agar pemerintah tidak memandang kasus keracunan sebagai angka statistik. “Jangan korbankan ribuan nyawa demi program yang terburu-buru. Hentikan sementara MBG. Perbaiki total, lalu jalankan kembali dengan aman."

Dari segi anggaran, proyek MBG juga mencerminkan ketidakadilan fiskal di tengah defisit yang melebar. Adapun proyek Asta Cita ini menelan sebeaar 29,51 persen anggaran pendidikan dan 10,12 persen anggaran kesehatan di RAPBN 2026.

Hal senada disampaikan oleh The Indonesian Institute Center for Public Policy Research yang menyoroti terulangnya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah Indonesia. Dalam sepekan terakhir, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Garut, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Sumbawa, hingga Kabupaten Baubau.

Peneliti bidang sosial TII, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menyampaikan maraknya kasus keracunan ini harus dijadikan alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total MBG. Dia berharap program MBG dihentikan terlebih dahulu untuk mendalami akar masalah terulangnya keracunan di lapangan, sehingga tidak meningkatkan jumlah korban.

“Merujuk teori keamanan pangan dan epidemiologi, pemerintah tidak boleh menoleransi satu pun kasus keracunan,” ujar Natasya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 19 September 2025. Menurut dia, nol kasus harus menjadi target mutlak karena setiap kejadian keracunan adalah indikator kegagalan sistem keamanan pangan yang berisiko menelan korban lebih luas.

Dalam Policy Assessment 2025 TII mengenai MBG, Natasya merekomendasikan penguatan pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi SPPG hingga tim pengawas keamanan pangan di sekolah.

“Hal ini penting agar kebersihan dan keamanan menu MBG terjamin sejak tahap pengolahan, pemorsian, pengemasan, hingga distribusi makanan agar makanan tidak terkontaminasi dan justru mengandung bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan,” ujar Natasya.

Metode HACCP perlu dipahami aktor di lapangan agar mereka dapat mencegah risiko kontaminasi, keracunan massal, serta melaporkan faktor penyebab buruknya kualitas makanan secara cepat dan tepat.

Namun, kajian TII mencatat bahwa aktor lokal, seperti dinas kesehatan maupun dinas pendidikan, belum terinformasi tentang pelatihan pengawasan keamanan makanan dan pembentukan tim pengawas keamanan pangan di sekolah untuk memonitoring kualitas makanan. “Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SOP keamanan pangan belum menjadi agenda yang diprioritaskan bahkan setelah ramainya kasus keracunan,” kata dia.

Desakan menghentikan program MBG juga disampaikan oleh peneliti dan analis kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Jimmy Daniel Berlianto. Ia menilai penghentian sementara diperlukan agar pemerintah bisa fokus memperbaiki tata kelola dan merancang desain program yang jelas berbasis bukti.

“Penting bagi pemerintah untuk menghentikan sementara dan mengevaluasi jalannya Program MBG. Setelah lebih dari 6 bulan berjalan tanpa tata kelola yang jelas, ambisi untuk terus meningkatkan penerima secara drastis sampai 82,9 juta orang berisiko memperparah skala kasus yang sudah terjadi, seperti keracunan dan konsumsi pangan ultraolahan,” kata Jimmy dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 September 2025.

Hasil penelitian CIPS menemukan sejumlah masalah yang menghambat efektivitas program ini. CIPS mencatat belum ada kerangka regulasi yang menjadi payung hukum bagi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Hingga kini, MBG tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Presiden (Perpres). Kekosongan hukum ini dinilai membuat pembagian peran antar lembaga tidak jelas.

Ia menilai tambahan anggaran itu belum tentu memberikan dampak sesuai harapan. Tanpa tata kelola yang matang sejak awal, MBG justru berpotensi memperbesar risiko, mulai dari kasus keracunan, keterlambatan distribusi di daerah 3T, hingga masalah gizi akibat penggunaan pangan ultraolahan.

Jimmy menambahkan, peningkatan anggaran seharusnya diikuti efektivitas program. Namun efektivitas itu belum terbukti sejak MBG resmi berjalan pada Januari 2025. Per Agustus, serapan anggaran baru sekitar Rp 8 triliun, atau rata-rata Rp 1,14 triliun per bulan.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis hasil pemantauan terbaru soal kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program MBG. Hingga pertengahan September 2025, organisasi ini mencatat sedikitnya 5.360 anak di berbagai daerah mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program pemerintah tersebut.

“Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 19 September 2025.

Ubaid menilai temuan tersebut menjadi bukti kegagalan tata kelola MBG yang dikendalikan Badan Gizi Nasional (BGN). “Kalau hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik,” ujarnya.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, lembaganya rutin menerima laporan kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Di wilayah itu sebanyak 251 siswa dari sekolah dasar hingga menengah atas dilarikan ke rumah sakit seusai menyantap makan bergizi gratis pada Rabu, 17 September 2025.

Dadan mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur yang memasok makanan ke sekolah tersebut sebetulnya sudah beroperasi selama 8 bulan. Selama itu, belum pernah ada masalah apa pun. Begitu pula dengan menu yang disajikan pada hari itu merupakan menu yang sudah biasa dimasak.

Oleh sebab itu, Dadan menduga keracunan ini bersumber dari bahan baku masakan. "Dugaan sementara dari bahan baku, kebetulan baru berganti pemasoknya," ujar Dadan melalui pesan tertulis pada Kamis, 18 September 2025.

Berdasarkan laporan yang masuk ke pemerintah pusat, Dadan menuturkan, gejala yang dirasakan siswa merupakan gejala alergi. Dadan belum bisa memastikan apa pun karena masih menunggu hasil kajian lebih lanjut. "Dokter menduga alergi, secara detail sedang dikaji lebih lanjut," tutur dia.

Sumber: Tempo.co

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.