Pendiri dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives, Diah Saminarsih, menjelaskan program kesehatan prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Hal ini disebabkan penggunaan pangan ultra-olahan (ultra-processed food) yang berbenturan dengan program peningkatan gizi.

CISDI mencatat hingga 22 Oktober 2025, sebanyak 11.585 kasus keracunan makanan telah terjadi di puluhan kabupaten/kota di 24 provinsi. Namun, pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden komprehensif untuk mengatur tata kelola MBG dan pencegahan kasus keracunan berulang.

“Program MBG dan CKG (Cek Kesehatan Gratis) perlu target yang realistis, dengan pendekatan bertahap dan menimbang keberagaman masyarakat Indonesia yang disebabkan faktor geografis, etnis, maupun tingkat sosial-ekonomi, serta keterbatasan fiskal,” jelas Diah dari keterangan resmi yang diterima swa.co.id pada Jumat (24/10/2025).

Selain itu, masuknya susu berperisa tinggi gula, susu formula, hingga makanan pendamping ASI (MPASI) kemasan dalam menu-menu MBG. Menurut Diah, memasukkan susu formula dan produk MPASI kemasan dalam panduan menu MBG bertolak-belakang dengan Pasal 33 dan 35 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Adapun peraturan pemerintah tersebut, dengan tegas melarang masuknya produk dari produsen dan distributor susu formula dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Ini juga termasuk pelarangan produk ultra-proses tersebut untuk intervensi gizi.

Di waktu terpisah, Senior Analyst for Health Policy CISDI, Muhammad Iqbal Hafizon menjelaskan, pelibatan swasta untuk berkontribusi di program MBG sulit dihindari. Penyebabnya, MBG termasuk Program Strategis Nasional (PSN).

“Pengurus negara perlu segera mengatur rule of the game-nya, agar industri bisa mengikuti pengaturan standar gizi yang diamanatkan oleh UU dan PP Kesehatan,” jelas Iqbal ketika dihubungi swa.co.id secara tertulis siang ini.

Pengaturan standar gizi tersebut telah diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan. ini mulai dari ambang batas gula, garam, lemak, pelarangan promosi dan pemasaran susu formula yang dapat mengganggu ASI eksklusif, hingga pengaturan iklan, pemasaran dan sponsorship produk pangan tinggi gula, garam, dan lemak.

Jika melihat perusahaan-perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat sejumlah emiten yang diproyeksi bakal diuntungkan jika mengambil peran dalam MBG.

Misalnya, dari sektor barang konsumen primer, yaitu JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan Charoen Pokphand Indonesia (CPIN). Dua perusahaan tersebut bergerak di bisnis peternakan ayam dan olahannya. Sementara PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) juga turut melebarkan bisnisnya ke produk susu hingga daging kerbau, selain mengandalkan produk daging sapi dan olahannya.

Kemudian, di lini susu dan olahannya, emiten PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) dan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) diperkirakan berdampak terhadap kinerja perusahaan.

Selanjutnya, PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), yang bergerak di bisnis olahan beras dan Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) juga berpeluang diuntungkan dari program MBG ini.

Dari sisi utilitas seperti nampan (food tray), PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) turut menambah lini usaha untuk memproduksi nampan dan alat-alat mesin pertanian. Saat ini, emiten barang konsumen non-primer tersebut memiliki 12 mesin produksi nampan di Tangerang, Banten. Sementara, PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) juga berkontribusi untuk menggarap nampan MBG dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Analis menyampaikan program MBG masih terkendala tata kelola. Meskipun demikian, emiten-emiten yang berkontribusi terhadap MBG masih belum berdampak terhadap laju kinerja fundamental, kecuali lini bisnis peternakan ayam dan olahannya.

“Kami merekomendasikan poultry. Kami masih rekomendasi itu JPFA yang menurut kami lebih menarik dibandingkan dengan CPIN. Untuk salam emiten penghasil susu, kami belum cover, jadi belum tahu pemerintah ini akan mendapat suplai dari mana susunya,” jelas Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto di Jakarta pada Kamis (16/10/2025). (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.