Inflasi Indonesia 0,28% Pada Oktober 2025, MBG Jadi Salah Satu Pemicu Tak Langsung
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2025."Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Sementara inflasi tahunan tercatat 2,86 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 2,10 persen (year-to-date/ytd). Penyumbang utama inflasi Oktober 2025 secara month-to-month adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya perhiasan emas, dengan andil inflasi 0,21%.
Sedangkan penyumban utama inflasi Oktober 2025 secara Year-on-Year adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi 1.43%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, beras, bawang merah dan daging ayam ras.
Pudji menjelaskan program MBG yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir memicu lonjakan permintaan telur dan daging ayam ras yang menjadi bagian dari menu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
“Terkait permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras, pelaksanaan program MBG yang telah berlangsung selama beberapa bulan turut mendorong terjadinya lonjakan permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras yang menjadi bagian dari menu program MBG tersebut,” jelasnya. Meski demikian, menurut Pudji permintaan daging ayam ras dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menu MBG bukanlah satu-satunya faktor pemicu inflasi komditas tersebut. Ada sejumlah faktor lainnya yang juga turut mendorong inflasi dagung ayam ras.
Melonjaknya harga daging ayam ras juga dipengaruhi komponen naiknya biaya produksi daging ayam ras seperti harga day old chicks (DOC) alias bibit ayam ras dan petelur, harga live bird atau ayam hidup, serta kenaikan harga jagung pakan di beberapa wilayah.
Sementara itu, Pudji juga menyampaikan BPS tidak menghitung besaran inflasi di setiap daerah dari adanya program MBG. “Besaran inflasi spesifik untuk program MBG tidak dihitung berdasarkan inflasi BPS, sehingga wilayah yang mengalami inflasi karena program MBG juga tidak bisa secara spesifik terlihat,” pungkasnya. (*)