Sepanjang 2025 ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia. Terjadinya pemilu di 57 negara yang mempengaruhi 49% persen populasi dunia & 60% PDB global, Polarisasi yang ditandai dengan The Great Tension (Konflik Rusia-Ukraina, Junta militer di Myanmar, dan ketegangan Asia Timur) dan Rivalitas antar negara terutama antara Tiongkok & AS dengan Penerapan tarif resiprokal.

Melihat berbagai hal tersebut, Aviliani, Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menyampaikan kepastian ke depan itu adalah ketidakpastian itu sendiri, maka dunia usaha, dan pemerintah perlu lebih agile dan pentingnya penerapan Governance, Risk dan Compliance (GRC).”

Ditengah ketidakpastian tersebut, kabar baiknya IMF kembali merevisi pertumbuhan ekonomi global yakni pada tahun 2025 sebesar 3,2% dari 3% pada Juli 2025 dan tahun 2026 diproyeksi lebih lambat di kisaran 3,1%.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif dari 4,87% pada kuartal I. Kemudian, angka ini naik menjadi 5,12% pada kuartal II/2025, kemudian melemah tipis ke 5,04% pada kuartal III tahun ini. “Dinamika pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif ini menggambarkan pemulihan yang masih rentan dan sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan kondusifitas perekonomian,” ujar Aviliani saat media workshop Allianz Indonesia di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

“Oleh karena itu, momentum pemulihan kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang meningkat mulai Oktober 2025 dimana menjadi momentum yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi” ujar Aviliani.

Penempatan dana SAL dan SILPA sebesar Rp200 triliun pada kluster pertama dan Rp76 triliun pada klaster kedua menjadi katalis positif yang berimplikasi pada menurunnya cost of fund yang berdampak pada penurunan bunga deposito dan kredit, meningkatnya investasi dan konsumsi. Sinyal ini ditangkap oleh investor dengan adanya 21 kali rekor all time high di Indeks Harga Saham Gabungan IHSG.

Program paket stimulus 8 + 4 + 5 yakni 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program lanjutan tahun 2026, dan 5 program padat karya menjadi sinyal positif dimana dana sebesar Rp16,23 triliun akan disalurkan ke masyarakat.

Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang bertujuan mengakselerasi pelaksanaan program strategis nasional, investasi, dan kebijakan ekonomi yang berfokus pada debottlenecking, koordinasi lintas K/L dan memastikan realisasi anggaran sesuai target menjadi angin segar bagi masyarakat karena 90% PDB Nasional ditopang oleh sektor swasta dan konsumsi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka di atas kertas, perlunya pemerataan dan juga ekspektasi masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Maka dengan roda ekonomi yang bergerak lebih cepat maka keputusan finansial masyarakat menjadi lebih optimis” ujarnya.

Sejalan dengan dinamika ekonomi tersebut, sektor asuransi juga menunjukkan prospek positif menuju 2026. Didukung digitalisasi, peningkatan literasi, dan tumbuhnya kelas menengah, industri ini mencatat kinerja solid dengan total aset mencapai Rp1.181,21 triliun per September 2025, atau naik 3,39% secara tahunan.

OJK turut memperkuat fondasi industri melalui regulasi baru, termasuk kenaikan modal minimum, pemisahan unit syariah, dan standar pelaporan risiko, untuk mendorong industri yang lebih sehat dan kompetitif.

Dari perspektif industri asuransi, Hasinah Jusuf, Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia, memaparkan bahwa sektor asuransi tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi. Hingga September 2025, total pendapatan premi industri tercatat sebesar Rp132,85 triliun, dengan sektor asuransi jiwa masih mengalami kontraksi 2,06% secara tahunan.

Tahun 2026, industri asuransi tidak hanya menunjukkan ketahanan, tetapi juga bersiap menjalankan berbagai regulasi baru, seperti skema co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, serta percepatan digitalisasi layanan.

Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sesuai POJK 23/2023 menjadi langkah penting untuk memperkuat permodalan dan perlindungan pemegang polis. Selain itu, hadirnya kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku pada 2028 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen. Seluruh kebijakan ini diharapkan membentuk industri yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi total sebesar Rp15,2 triliun hingga kuartal III tahun 2025 dan terus memperkuat edukasi keuangan melalui berbagai program dan kegiatan literasi serta edukasi asuransi melalui berbagai kanal, baik online maupun secara langsung ke sekolah-sekolah, hingga komunitas lokal dan pelaku usaha mikro. Melalui beragam program literasi yang dilakukan, Allianz telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.

Hasinah menegaskan, “Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” ujarnya. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.