Jelang KTM WTO 2026, Kemendag Dorong Perdagangan Internasional yang Lebih Inklusif
Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI mendorong reformasi sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif dan berpihak pada pembangunan negara berkembang menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dijadwalkan berlangsung di Yaoundé, Kamerun, pada 26–29 Maret 2026.
Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, pada KTM WTO ke-14, Indonesia akan mengambil peran sebagai negara kunci dalam memperjuangkan reformasi sistem perdagangan multilateral yang lebih berkeadilan.
“Hal ini sejalan dengan misi konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui perdagangan yang adil,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).
Roro menegaskan, Indonesia akan secara aktif mengawal sejumlah isu prioritas. Pertama, reformasi WTO, khususnya penguatan fungsi penyelesaian sengketa. Kedua, kepastian hukum atas kebijakan cadangan pangan publik (public stockholding) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Selanjutnya, Indonesia memperjuangkan perlindungan nelayan kecil dalam pembahasan subsidi perikanan. Indonesia juga mendorong pengaturan niaga-el (e-commerce) yang tetap menjaga kedaulatan digital dan ruang fiskal nasional, serta fasilitasi investasi yang berorientasi pada pembangunan.
Selain itu, Indonesia menuntut agar moratorium penerapan Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) pada The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) diperpanjang atau dihapuskan secara permanen.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, menambahkan, WTO sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Forum yang membahas masa depan WTO ini disebut menjadi sarana untuk memproyeksikan dinamika perdagangan multilateral Indonesia di tengah ketidakpastian global.
“Forum ini menjadi bagian dari proses pemerintah dalam menerima masukan dan pandangan tentang bagaimana sebaiknya Indonesia berkiprah di WTO. Perjuangannya tidak mudah, tetapi kita harus optimistis di tengah situasi yang sangat kompleks,” kata Djatmiko. (*)