Inflasi di Provinsi Bali pada Desember 2025 mencapai 2,91% atau level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Meski demikian, tekanan harga tersebut belum mengganggu stabilitas ekonomi daerah, karena masih berada di bawah target inflasi nasional pemerintah sebesar 3,5% ±1%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan level nflasi kali ini lebih mencerminkan menguatnya aktivitas konsumsi dibandingkan gejolak harga yang bersifat struktural. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,45%, sementara Kabupaten Badung—pusat utama pariwisata—mencatat inflasi terendah 2,37% yang menandakan keseimbangan antara permintaan dan pasokan masih terjaga.

Tekanan inflasi terutama datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 4,90%, dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti cabai rawit dan bawang merah. Faktor musiman, penurunan produksi, serta gangguan distribusi dari Pulau Jawa menjadi pemicu utama, di tengah meningkatnya permintaan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,78%), kesehatan (3,25%), dan pendidikan (3,14%) menunjukkan adanya kenaikan biaya layanan (cost of services), seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi berbasis jasa—sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Secara bulanan (month to month/m-to-m), inflasi Desember 2025 tercatat 0,70%.

Meski relatif lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya, BPS menilai kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan belum mengindikasikan lonjakan harga yang berisiko menekan daya beli. Inflasi pada tahun berjalan itu sejalan dengan inflasi tahunan, yakni 2,91% “Inflasi Bali masih tergolong terkendali. Kenaikan yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor musiman dan peningkatan permintaan, bukan tekanan struktural yang berkepanjangan,” ujar Agus di Denpasar, Bali, pada Senin (5/1/2025).

Pada sisi bisnis, kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat Bali yang relatif solid, ditopang oleh pemulihan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kenaikan harga pada sektor restoran dan layanan konsumsi juga mengindikasikan perputaran ekonomi lokal yang tetap aktif di akhir tahun.

Namun demikian, risiko perlu diantisipasi. Sebab, ketergantungan Bali terhadap pasokan pangan dari luar daerah membuat stabilitas harga sangat sensitif terhadap gangguan distribusi dan cuaca. Karena itu, penguatan rantai pasok, diversifikasi sumber pangan, serta pengendalian harga komoditas strategis menjadi krusial untuk menjaga inflasi tetap berada di zona aman pada 2026, tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (*)