Pemerintah akan menarik utang baru yang akan ditarik sebesar Rp 832,2 triliun atau naik dari target pembiayaan utang 2025 sebesar Rp 775,9 triliun.

Pemerintah telah mempublikasikan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan UU tersebut, utang baru yang akan ditarik sebesar Rp 832,2 triliun atau naik dari target pembiayaan utang 2025 sebesar Rp 775,9 triliun.

Penarikan utang itu merupakan bagian dari pembiayaan anggaran untuk menalangi defisit APBN 2026 yang ditargetkan mencapai Rp 689,1 triliun. "Pembiayaan utang sebesar Rp 832.208.898.829," demikian bunyi pasal 23 ayat 2a dalam UU nomor 17 tahun 2025 tersebut.

Pembiayaan yang naik merupakan salah satu konsekuensi dari membengkaknya defisit APBN. Target defisit naik dari Rp 616 triliun pada 2025 menjadi Rp 689 triliun tahun ini.

Adapun belanja tahun ini diprediksi tetap agresif di tengah kondisi penerimaan yang melemah. Pemerintah mengalokasikan dana yang tak sedikit untuk program prioritas, seperti MBG yang ditetapkan Rp 335 triliun dari APBN.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyatakan program besar pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan agenda swasembada pangan pada 2026 sulit berjalan tanpa biaya tambahan jika penerimaan melemah dan belanja signifikan. "Karena APBN 2026 sendiri sudah memuat defisit yang menuntut pembiayaan," ucapnya.

Ia menyatakan jalan realistis untuk menahan kebutuhan utang tambahan di luar rencana ialah mengatur tahapan program secara ketat, seperi memaksa belanja MBG menempel pada kesiapan rantai pasok, mengurangi kebocoran pengadaan, dan menggeser belanja pangan dari pola reaktif menjadi investasi produktif.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang sepanjang 2025 telah mencapai Rp 736,3 triliun. Realisasi tersebut mencapai 94,9 persen dari target utang sepanjang 2025 sebesar Rp 775,9 triliun.

Penarikan utang ini merupakan bagian dari pembiayaan anggaran. Adapun realisasi total pembiayaan anggaran adalah Rp 744 triliun. “Itu dibagi pembiayaan utang Rp 736,3 triliun atau 94,9 persen dari APBN dan pembiayaan non-utang sebesar Rp 7,7 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2025.

Sumber: Tempo.co