Akuntan selama ini merupakan profesi yang kerap berada dalam posisi paradoks. Ia diakui penting, tetapi jarang diposisikan strategis. Di banyak organisasi, akuntan diperlakukan sebagai fungsi administratif: memastikan laporan selesai tepat waktu, memenuhi format, dan lolos audit. Selama tidak ada masalah besar, peran tersebut dianggap cukup.

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan mengakhiri paradigma “nyaman” ini. Regulasi ini bukan sekadar menambah kewajiban pelaporan, tetapi juga secara fundamental mengubah relasi antara negara, organisasi, dan profesi akuntan.

Negara kini menempatkan laporan keuangan sebagai instrumen utama akuntabilitas dan kepercayaan publik. Konsekuensinya tegas: kualitas laporan keuangan bukan lagi urusan teknis, melainkan isu strategis yang berdampak langsung pada reputasi, keberlanjutan, dan legitimasi organisasi.

PP 43/2025 membawa pesan yang jelas dan tidak bisa ditawar. Laporan keuangan tidak lagi cukup “benar secara administratif”, tetapi harus benar secara substansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka ini, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi tidak lagi berada di pinggiran, melainkan di jantung pengelolaan organisasi. Di titik inilah profesi akuntan dipaksa naik kelas.

Akuntan tidak lagi bisa bersembunyi di balik checklist, prosedur, atau alasan “sudah sesuai standar”. Regulasi ini menuntut akuntan yang mampu membaca maksud kebijakan, memahami implikasinya, dan yang paling krusial untuk berani mengambil penilaian profesional ketika berhadapan dengan area abu-abu.

Bagi sebagian praktisi, tuntutan ini terasa berat. Namun justru di situlah nilai profesi akuntan meningkat. PP 43/2025 secara implisit menggeser akuntan dari peran teknis menjadi penjaga kredibilitas organisasi.

Dalam ekosistem baru yang dibentuk oleh PP 43/2025, kegagalan pelaporan keuangan tidak lagi bisa dianggap kesalahan administratif biasa. Ia berpotensi berujung pada sanksi regulator, hilangnya kepercayaan publik, hingga terganggunya keberlanjutan organisasi.

Dengan kata lain, akuntan kini berada di garis depan tata kelola, sejajar dengan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.

Masalahnya, tidak semua organisasi dan tidak semua akuntan siap dengan pergeseran ini. Selama bertahun-tahun, banyak akuntan dipersiapkan untuk menjadi “operator laporan”, bukan profesional yang mengambil posisi strategis. Kurikulum pendidikan dan praktik industri sering kali menekankan kepatuhan prosedural, tetapi minim ruang untuk penalaran profesional dan keberanian etis.

PP 43/2025 memaksa realitas itu terbuka. Regulasi ini menjadi cermin yang memperlihatkan kesenjangan antara tuntutan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia, dan di tengah kesenjangan itulah, peluang dan risiko muncul secara bersamaan.

Tekanan regulasi sering dipersepsikan sebagai ancaman. Namun, dalam perspektif profesi, tekanan justru melahirkan diferensiasi. PP 43/2025 menciptakan permintaan baru terhadap akuntan yang tidak hanya paham standar, tetapi juga memahami regulasi, tata kelola, dan implikasi bisnis.

Peran-peran seperti spesialis pelaporan keuangan, advisor tata kelola, compliance partner, hingga akuntan sektor publik kini menjadi semakin relevan. Ini bukan sekadar variasi jabatan, melainkan reposisi nilai profesi akuntan—dari cost center menjadi value creator.

Bagi generasi muda, pesan ini penting. Masa depan profesi akuntan tidak ditentukan oleh seberapa cepat teknologi menggantikan pencatatan transaksi. Justru sebaliknya, nilai akuntan di era PP 43/2025 terletak pada kemampuan yang sulit diautomasi: penilaian profesional, integritas, dan keberanian menjaga akuntabilitas.

Namun, perlu disampaikan secara jujur, PP 43/2025 juga membawa konsekuensi yang jarang dibicarakan — seleksi alam dalam profesi akuntan. Regulasi ini akan memisahkan secara tegas antara akuntan yang adaptif dan yang bertahan pada pola lama.

Mereka yang terus mengembangkan kompetensi, memahami regulasi, dan menjaga integritas akan naik kelas. Sebaliknya, mereka yang hanya mengandalkan rutinitas teknis akan semakin terpinggirkan.

Dalam konteks ini, generasi muda justru memiliki keunggulan struktural. Mereka belum terikat pada kebiasaan lama dan lebih adaptif terhadap perubahan. Namun, keunggulan ini hanya bermakna jika dunia pendidikan dan industri benar-benar menyiapkan mereka untuk realitas profesi yang semakin kompleks — bukan sekadar meluluskan, tetapi membentuk profesional.

Bagi calon mahasiswa, PP 43/2025 mengubah cara membaca jurusan akuntansi. Ini bukan lagi pilihan “aman” tanpa visi, melainkan jalur strategis yang relevan dengan arah kebijakan negara dan kebutuhan dunia usaha.

Bagi orang tua, regulasi ini memberi kepastian bahwa profesi akuntan bukan profesi yang akan tergerus zaman, melainkan justru semakin dibutuhkan ketika akuntabilitas publik menjadi tuntutan utama.

Pada akhirnya, PP 43/2025 bukan sekadar regulasi pelaporan keuangan. Ia adalah sinyal keras bahwa negara membutuhkan profesi akuntan yang kuat, berintegritas, dan berani mengambil peran strategis. Momentum ini tidak akan menunggu. Pertanyaannya bukan apakah profesi akuntan memiliki masa depan, tetapi siapa yang siap menjawab tuntutan zaman tersebut. (*)

Penulis: Dr. Yohanes Mardinata Rusli, S.E., S.H., M.Ak., Ak., CA - Dosen, Peneliti, Trainer di PPM Manajemen