Sektor pariwisata kian mengokohkan posisinya sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang 2025, kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 4,9%, melampaui target awal. Wakil Presiden, Gibran Rakabuming, saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan Tahun 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (12/01/2026), mengarahkan, kebijakan pada penguatan kualitas destinasi dan keberlanjutan industri guna menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

Pemerintah mencatat sejumlah indikator utama pariwisata melampaui target, mulai dari pertumbuhan wisatawan mancanegara dan nusantara, peningkatan belanja devisa, hingga penyerapan tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar volume kunjungan ke optimalisasi nilai ekonomi pariwisata.

Ke depannya, strategi pengembangan pariwisata difokuskan pada peningkatan daya saing destinasi melalui perbaikan infrastruktur, aksesibilitas transportasi, serta penyempurnaan kebijakan visa. Langkah ini dipandang krusial untuk mendorong lama tinggal wisatawan, meningkatkan belanja per kunjungan, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar pariwisata regional.

Pemerintah menekankan pentingnya konsistensi koordinasi lintas sektor dan peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga kualitas destinasi. Tanpa standar layanan dan keberlanjutan lingkungan yang terjaga, kontribusi ekonomi pariwisata dinilai sulit tumbuh secara berkelanjutan.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, optimistis kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional dapat dipertahankan pada level 4,9% di 2026. Estimasi tersebut, mengacu pada proyeksi Bank Mandiri, mencerminkan keyakinan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi penopang konsumsi, tetapi juga pendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan strategi yang lebih terukur dan berorientasi nilai tambah, pariwisata diarahkan menjadi sektor yang tidak hanya resilien terhadap fluktuasi global, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah dan pelaku usaha. (*)