Survei BI dinilai menyimpan sinyal risiko ekonomi.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengkritisi hasil survei konsumen Bank Indonesia (BI) dalam beberapa bulan terakhir yang menunjukkan masyarakat Indonesia cenderung menahan konsumsi dan memilih menebalkan tabungan. Hal itu dinilai menunjukkan adanya dualisme: masyarakat menegah ke atas lebih banyak menumpuk uang, sedangkan masyarakat menengah cenderung turun kelas menjadi kelompok rentan.

“Pertanyaan mengapa orang Indonesia tiba-tiba menahan konsumsi dan memilih menebalkan tabungan, sederhana, tetapi jawabanya tidak bisa berhenti pada satu kalimat ‘masyarakat sedang berhati-hati’. Sebab yang kita hadapi bukan satu perilaku masyarakat, melainkan dua wajah Indonesia yang bergerak berlawanan arah,” kata Achmad dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Survei Konsumen BI untuk Desember 2025 mencatat, proporsi pendapatan untuk konsumsi berada di level 74,3 persen, terendah sejak Mei 2025 (level sama: 74,3) dan hanya lebih tinggi setelah level 73,6 pada Januari 2025. Sementara proporsi tabungan naik menjadi 14,9 persen, tertinggi sejak Mei 2025 (level sama: 14,9 persen), dan hanya lebih rendah setelah level 15,3 persen pada Januari 2025. Pada saat yang sama, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap kuat di 123,5.

“Sepintas ini kabar baik: masyarakat optimistis, konsumsi sedikit menurun, tabungan meningkat,” ungkap Achmad.

“Namun, masalahnya begini: di satu sisi, kelompok menengah ke atas memang terlihat membaik, mereka menumpuk tabungan, memperkuat dana darurat, dan menunda belanja yang tidak wajib. Di sisi lain, ada kelompok menengah yang sedang turun kelas. Daya belinya menurun, tabungannya tergerus, dan perilakunya makin mirip masyarakat bawah, yakni mengutamakan bertahan hidup dan pada titik tertentu membutuhkan bantuan pemerintah,” terangnya.

Menurut pandangan Achmad, masyarakat menengah ke atas cenderung menahan konsumsi karena pilihan, bukanlah keterpaksaan. Sementara itu, masyarakat menengah yang turun kelas menahan konsumsi karena terdesak, yang mana tabungan bukan hanya ditambah melainkan dipakai untuk menambal defisit harian.

Kondisi Kritis Kelas Menengah Turun Kelas

Achmad menilai, kondisi kelas menengah yang turun kelas merupakan situasi yang kritis. Sebab, kelas menengah adalah mesin konsumsi, sekaligus bantalan stabilitas sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan, kelas menengah dan kelompok yang menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen penduduk pada 2024, dan porsi konsumsi pengeluaran dari dua kelompok tersebut mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

“Artinya, kalau segmen ini goyah, ekonomi nasional ikut limbung,” tegasnya.

Ia menyebut, dengan adanya kondisi tersebut, perlu sikap jujur untuk membaca sinyal. Berbagai laporan turut menyoroti menyusutnya kelas menengah.

Reuters mencatat porsi kelas menengah turun dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024. Angka tersebut bukan sekadar statistik demografi. Itu mencerminkan perlunya evaluasi tentang mengapa banyak bisnis merasa penjualan tidak lagi segarang dulu, mengapa konsumen melakukan trade down, dan mengapa sektor barang tahan lama mudah tersendat.

“Kelompok menengah yang turun kelas juga sering terjebak di area abu abu kebijakan. Mereka tidak miskin sehingga tidak selalu mendapat bantuan, tetapi tidak lagi kuat untuk menjaga konsumsi,” lanjutnya.

Kelompok tersebut cenderung mulai menunda perawatan kesehatan, mengurangi kualitas pangan, menahan biaya pendidikan tambahan, dan menekan belanja produktif lain yang seharusnya meningkatkan mobilitas sosial. Menurut Achmad, dalam jangka panjang, hal itu bukan sekedar isu konsumsi, melainkan menjadi isu kualitas manusia.

Mengenai potensi kondisi tersebut bakal sementara atau struktural, Achmad berpandangan, kenaikan tabungan pada kelas menengah ke atas bisa menjadi kebiasaan baru yang sehat. Pengalaman pandemi membuat banyak rumah tangga mapan menempatkan dana darurat sebagai pos utama. Ketika ketidakpastian global naik turun, menambah tabungan terasa rasional.

“Namun pada menengah yang turun kelas, pola ini berbahaya bila menjadi permanen. Jika penahanan konsumsi mereka terjadi karena pendapatan riil tidak mengejar biaya hidup dan kualitas pekerjaan tidak membaik, maka kita menghadapi perubahan struktural: kelas menengah mengecil, kelompok rentan membesar, dan konsumsi jangka panjang melemah,” jelasnya.

“Itulah sebabnya kebijakan tidak boleh hanya merayakan ‘tabungan meningkat’. Kita harus bertanya, tabungan siapa yang meningkat, dan tabungan siapa yang habis,” lanjutnya.

Stabilitas Naik, Mesin Melambat

Lebih lanjut, Achmad mengatakan, kenaikan tabungan memang bisa memperkuat stabilitas keuangan. Dana yang lebih besar di sistem perbankan memperbaiki likuiditas dan berpotensi menurunkan risiko.

Dalam Survei Konsumen BI untuk Agustus 2025 misalnya, proporsi konsumsi 74,8 persen dan proporsi tabungan 13,7 persen, menggambarkan pola alokasi pendapatan yang dapat berubah sesuai suasana ekonomi. Pada Desember 2025, proporsi tabungan 14,9 persen, menunjukkan kecenderungan menahan dana lebih besar.

“Tetapi ada sisi lain, jika penurunan konsumsi dipimpin oleh kelompok menengah yang turun kelas, maka permintaan domestik melemah dari sumber paling besar. Sektor yang paling cepat merasakan biasanya ritel non pangan, restoran kelas menengah, hiburan, perjalanan, otomotif, dan barang tahan lama,” ujarnya.

Menengah ke atas dinilai mungkin menunda upgrade, tetapi menengah turun kelas berhenti membeli. Perbedaan tersebut penting karena dampak ekonominya berbeda. Menunda masih menyimpan potensi rebound, berhenti membeli sering menjadi tanda pendapatan yang menyusut.

Memahami dan menelisik tren yang terjadi, Achmad menilai, kebijakan seharusnya tidak mengadu konsumsi melawan tabungan. Negara, menurutnya, tidak perlu mendorong masyarakat berhenti menabung. Yang dibutuhkan adalah memastikan rumah tangga cukup aman untuk konsumsi normal, dan punya ruang untuk menabung tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.

Ia merekomendasikan, untuk menengah ke atas, kebijakan terbaik adalah mengarahkan tabungan mereka menjadi pembiayaan produktif. Jika tabungan hanya parkir, ekonomi kehilangan tenaga. Tetapi jika tabungan mengalir ke kredit produktif, obligasi ritel yang membiayai proyek bernilai tambah, atau instrumen yang menyalurkan dana ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sehat, tabungan akan menjadi bahan bakar pertumbuhan.

Sementara, untuk menengah yang turun kelas, fokusnya harus pemulihan daya beli dan pengurangan ketidakpastian. Stabilitas harga kebutuhan pokok adalah kunci pertama. Penciptaan pekerjaan formal dengan upah layak adalah kunci kedua. Adapun kunci ketiga adalah perluasan jaring pengaman yang adaptif, karena banyak rumah tangga rentan baru berada tepat di atas garis bantuan tradisional, mereka tidak meminta kemewahan, hanya butuh bantalan agar tidak jatuh lebih dalam.

“Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan sekadar ‘mengapa masyarakat menahan konsumsi’. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah ‘siapa yang menahan konsumsi karena memilih, dan siapa yang menahan konsumsi karena terpaksa’. Selama kita menyamakan keduanya, kebijakan akan terus meleset. Kita akan mengira ekonomi baik baik saja karena tabungan naik, padahal sebagian rumah tangga sedang menghabiskan tabungan untuk bertahan,” tutupnya.

Sumber: Republika.co.id