Strategi memperbanyak Surat Utang Negara (SUN) dan SPN Syariah telah dimulai sejak kuartal IV tahun lalu.

Pemerintah bakal memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan tenor pendek di bawah 1 tahun pada 2026. Penerbitan SUN berjangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) bertujuan untuk efisiensi pembiayaan kas negara dan pendalaman pasar.

Rencana memperbanyak instrumen SPN diungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto pada konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 18 Desember 2025 lalu. Strategi memperbanyak SPN dan SPN Syariah telah dimulai sejak kuartal IV tahun lalu.

Dalam konferensi pers di bulan berikutnya, Suminto menjelaskan ada dua tujuan utama dari rencana ini. Di antaranya pendalaman SPN dan pasar uang, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kas pemerintah dan pembiayaan.

Strategi ini memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa harus mengunci biaya utang jangka panjang. “Kebutuhan-kebutuhan APBN jangka pendek dapat dipenuhi dari instrumen jangka pendek juga, sehingga pemerintah tidak perlu me-lock biaya utang untuk instrumen yang memiliki tenor jauh lebih panjang,” ucapnya saat konferensi pers APBN, Kamis, 8 Januari 2026 lalu.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede membenarkan bahwa rencana ini dapat memberikan beberapa keuntungan, salah satunya fleksibilitas kas. Pemerintah dapat mengatur uang masuk dan uang keluar agar lebih pas waktunya, tanpa harus mendiamkan terlalu banyak uang menganggur di bank.

“Dalam praktiknya, instrumen tenor 1–12 bulan membantu menutup selisih waktu antara masuknya penerimaan negara dan keluarnya belanja, sehingga kebutuhan dana bisa dipenuhi lebih tepat waktu tanpa harus menahan saldo kas terlalu besar,” ujar Josua kepada Tempo, dikutip Ahad, 25 Januari 2026.

Keunggulan lain adalah efisiensi biaya utang. Menurut Josua, ada potensi penghematan jika imbal hasil tenor pendek lebih rendah daripada tenor panjang pada saat penerbitan, sehingga beban bunga awal bisa lebih ringan. Meski demikian penghematan ini tidak otomatis didapat, karena bergantung pada fluktuasi pasar. Termasuk arah kebijakan suku bunga dan sentimen pasar.

Namun ada risiko utama yang perlu dipertimbangkan karena jatuh temponya yang lebih cepat. “Semakin besar porsi tenor pendek, semakin sering pemerintah harus membayar kembali pokok dan menerbitkan ulang utang baru untuk menutup kebutuhan pembiayaan,” ucapnya.

Josua menilai langkah ini meningkatkan risiko pembiayaan ulang. Khususnya ketika pasar sedang ketat atau sentimen memburuk. Biaya menerbitkan ulang bisa melonjak, atau permintaan melemah sehingga lelang menjadi kurang optimal

Tenor pendek juga berarti beban bunga akan lebih cepat menyesuaikan perubahan suku bunga pasar. Sehingga jika suku bunga naik, biaya bisa cepat terdorong naik. Karena itu, Josua menilai kuncinya ada pada batas porsi yang sehat dan pengaturan sebaran jatuh tempo yang rapi agar tidak menumpuk di waktu yang sama.

Pemerintah perlu memperkuat cadangan kas dan rencana pendanaan pengganti bila kondisi pasar tidak ideal. Koordinasi yang baik dengan pelaku pasar juga penting agar pasokan besar tenor pendek tidak mengganggu stabilitas likuiditas di sistem keuangan.

Pelaksana tugas Direktur Surat Utang Negara Novi Puspita Wardani menjelaskan Kementerian Keuangan telah menyiapkan strategi untuk menghadapi risiko pembiayaan ulang (refinancing risk). “Kemenkeu menerapkan strategi yang bersifat preventif sekaligus adaptif melalui pengelolaan penerbitan dan portofolio utang secara aktif dan dinamis,” ucapnya kepada Tempo, dikutip Ahad, 25 Januari 2026.

Strategi ini mengandalkan manajemen pendanaan dan pengelolaan kas dan dana cadangan atau buffer likuiditas yang memadai. Kemenkeu justru menggunakan SPN dan SPN Syariah untuk mengatur arus kas. Serta optimalisasi opsi pembiayaan dan pengelolaan kas lainnya. “Sehingga tekanan penerbitan dapat dikurangi saat kondisi pasar kurang mendukung,” ucapnya.

Kemenkeu memandang saat ini minat investor terhadap SPN/SPNS sangat kuat. Seiring dengan peningkatan likuiditas di pasar uang yang ditunjukkan dengan pertumbuhan M0 (base money) dan penurunan suku bunga pinjaman antar bank atau suku bunga overnight (Indonia).

Penawaran investor atau incoming bids untuk SPN dan SPNS yang masuk pada lelang SUN dan SBSN juga mengalami peningkatan. "Sehingga memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah untuk meningkatkan porsi penerbitan tenor pendek dengan tetap menjaga risiko pembiayaan pada level aman," ucapnya.

Ia memastikan Kemenkeu aktif melakukan manajemen liabilitas atau liability management, agar pengelolaan portofolio utang pemerintah lebih optimal. Meski demikian, Novi tidak menjelaskan detail target proporsi penerbitan SPN yang akan diperbanyak dari keseluruhan struktur surat berharga negara (SBN) di tahun ini.

Berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang APBN 2026, penarikan utang baru tahun ini ditargetkan senilai Rp 832,20 triliun. Target penerbitan SBN dari total pinjaman itu adalah sebesar Rp 799,5 triliun. Sisanya akan dipenuhi lewat pinjaman dari dalam dan luar negeri sebesar Rp 32,6 triliun.

Sumber: Tempo.co