Sektor perumahan menjadi salah satu industri yang memiliki dampak ganda yang besar. Jika sektor ini tumbuh, ia berpeluang menggerakkan sektor industri lain seperti semen, baja, kayu, cat, furnitur, dan sebagainya.

Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo bahkan menyebut sektor perumahan berpeluang menaikkan PDB secara signifikan. Hal ini diungkapkan Ananta saat meninjau proyek TJSL penataan kawasan permukiman kumuh PT SMF di Kelurahan Sangkrah, Kota Surakarta, Kamis (12/2/2026).

“Berdasarkan kajian DTS Indonesia, sektor perumahan berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda yang signifikan dengan multiplier effect sebanyak 1,86 kali memicu aktivitas di berbagai sektor lainnya. Setiap investasi Rp1 triliun akan mendapatkan PDB sebesar Rp1,9 triliun,” ucapnya.

Pembangunan sektor perumahan juga dapat membantu mengurangi masalah backlog perumahan di Indonesia. Berdasarkan data Susenas 2023, backlog kepemilikan rumah tercatat sebesar 9,9 juta unit. Adapun persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak mencapai 26,9 juta rumah tangga.

“Program penataan kawasan kumuh khusus menyasar di bawah desil 2 dengan hampir seluruh penerimaan manfaat memiliki penghasilan tidak tetap dan tidak memiliki kemampuan mengangsur, sehingga program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh merupakan salah satu solusi yang dapat dilaksanakan untuk menekan backlog kelayakan hunian,” ucapnya.

Kementerian Keuangan, melalui PT SMF dan lembaga Special Mission Vehicle (SMV) lainnya, terus melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di berbagai wilayah. Terbaru, PT SMF menyerahkan 56 unit rumah layak huni dengan nilai program Rp4,48 miliar di Kelurahan Sangkrah, Kota Surakarta, bagi 56 kepala keluarga penerima manfaat.

Masing-masing rumah dibangun dengan konsep dua lantai di atas lahan seluas 20 m², dengan luas bangunan 40 m². Kehadiran rumah layak huni ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadi salah satu solusi untuk menekan backlog kelayakan hunian di Indonesia.

“Peningkatan kualitas 56 rumah di kawasan Sangkrah menjadi bukti konkret upaya bersama dalam mengurangi backlog kelayakan hunian,” ujarnya. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.