Carbon Capture and Storage (CCS) atau teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon mulai mencuat sebagai salah satu solusi strategis yang tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi, tetapi juga berpotensi membuka peluang bisnis baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Katadata ESG Forum yang digelar Senin (6/4/2026), Direktur Eksekutif Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC), Belladona Maulianda, menegaskan bahwa CCS dapat menjadi jembatan strategis yang mengubah kewajiban lingkungan menjadi sumber pendapatan baru (revenue stream). Teknologi ini dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan perhitungan internal ICCSC, implementasi CCS di Indonesia berpotensi menyumbang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,84% pada 2030. Proyeksi ini ditopang oleh komitmen investasi pra-proyek senilai US$43 miliar (setara Rp732 triliun) yang tersebar di 19 proyek strategis di berbagai wilayah.

“CCS bukan lagi sekadar upaya memenuhi pilar lingkungan, tetapi juga menciptakan multiplier effect. Selain mendorong pertumbuhan PDB, sektor ini diprediksi mampu menyerap sekitar 224.000 tenaga kerja setiap tahunnya,” ujar Belladona.

Salah satu keunggulan integrasi CCS adalah kemampuannya mendorong lahirnya industri hilirisasi berbasis karbon rendah, seperti low carbon LNG, blue methanol, blue ammonia, hingga blue hydrogen.

Menurutnya, produk-produk tersebut memiliki daya tarik tinggi di pasar global. Statusnya yang lebih ramah lingkungan memungkinkan produk “biru” dijual dengan harga premium.

“Marginnya lebih besar karena bisa dijual dengan premium price, sekaligus memenuhi kewajiban lingkungan dan mendukung target hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah,” tambahnya.

Indonesia juga dinilai memiliki keunggulan komparatif untuk menjadi pemain utama CCS di Asia Tenggara. Dengan potensi kapasitas penyimpanan bawah tanah mencapai sekitar 600 gigaton, Indonesia berpeluang menjadi hub penyimpanan karbon bagi negara dengan emisi tinggi namun keterbatasan lahan, seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Dari sisi regulasi, Indonesia relatif lebih maju dengan terbitnya Perpres No. 14 Tahun 2024 yang mengatur CCS lintas negara (cross-border). Skema bisnisnya pun beragam, mulai dari pungutan biaya transportasi dan penyimpanan (storage fee) hingga peluang peran sebagai agregator bagi perusahaan industri besar.

Belladona mengibaratkan dinamika ini sebagai strategi carrot and stick. Ketika negara-negara lain mulai menerapkan pajak karbon yang tinggi (stick), Indonesia hadir menawarkan solusi penyimpanan karbon yang bernilai ekonomis (carrot).

Saat ini, Indonesia tengah mengembangkan sekitar 15 proyek CCS/CCUS yang ditargetkan beroperasi sebelum 2030. Proyek-proyek tersebut mayoritas berada di sektor migas, dari Sumatera hingga Papua, serta industri berat, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission. Pemerintah juga telah menerbitkan Permen ESDM No. 2 Tahun 2023 untuk mengatur operasional sekaligus menarik investasi.

Meski prospeknya besar, Belladona mengingatkan bahwa CCS merupakan industri dengan karakter high risk, high return. Karena itu, peran sektor keuangan menjadi krusial, terutama dalam merancang skema pembiayaan yang optimal serta dukungan asuransi sebagai enabler.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan emisi menjadi faktor kunci agar proyek CCS dapat menghasilkan kredit karbon dengan nilai ekonomi tinggi.

“Kita membutuhkan kolaborasi dari tiga pemangku kepentingan: pemerintah melalui regulasi, pelaku industri melalui model bisnis, dan institusi keuangan untuk memastikan investasi ini memberikan return yang optimal,” tutupnya.

Dengan dukungan regulasi, investasi, dan kolaborasi yang kuat, CCS berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus instrumen penting dalam mencapai target net zero emission tanpa mengorbankan daya saing global Indonesia. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.