Dekan ADB Institute sekaligus Mantan Menteri Keuangan periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro, menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam pembangunan infrastruktur nasional. Beliau menyoroti bahwa efektivitas infrastruktur sangat bergantung pada akurasi perencanaan wilayah dan keberlanjutan model pembiayaan. Hal ini disampaikannya pada Simposium SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026),

Bambang mencatat tantangan mendasar di Indonesia adalah seringnya terjadi ketidakselarasan antara pembangunan fisik dengan perencanaan wilayah. Infrastruktur seharusnya dibangun untuk mendukung fungsi wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, agar menjadi magnet bagi aktivitas bisnis dan pemukiman.

"Fungsi infrastruktur menjadi tidak optimal dan tidak benar-benar menjadi solusi jika kurang nyambung dengan perencanaan wilayah," ungkapnya.

Selain itu, beliau juga menyoroti fenomena "gemar membangun namun lupa memelihara". Seringkali, anggaran pemeliharaan tidak dialokasikan secara memadai, yang berakibat pada penurunan kualitas dan umur infrastruktur lebih cepat dari perkiraan semula. Beliau menekankan perlunya kejelasan sumber biaya pemeliharaan sejak tahap awal desain.

Salah satu poin krusial dalam pemaparannya adalah usulan transformasi lembaga pembiayaan di Indonesia. Melihat aset PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah melampaui Rp115 triliun dengan rating IDEEE, Prof. Bambang menilai sudah saatnya Indonesia memiliki Public Development Bank (PDB) atau Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.

Mengambil pelajaran dari keberhasilan Jepang dengan Development Bank of Japan (DBJ) dan Korea Selatan dengan Korean Development Bank (KDB), PDB dipandang bukan sekadar penyedia dana infrastruktur, melainkan mesin industrialisasi.

“Dua bank pembangunan yang ada di Jepang dan Korea, itu tidak hanya membiayai pembangunan infrastruktur, malah mereka adalah yang disebut sebagai mesin dari industrialisasi,” ungkap Bambang.

KDB menjadi garda terdepan dalam mendanai perusahaan besar seperti POSCO, Hyundai, hingga Samsung saat melakukan transformasi menuju industri elektronik. Sementara, DBJ berperan besar dalam pembiayaan infrastruktur pasca-perang, termasuk proyek kereta cepat Shinkansen pertama pada tahun 1960-an.

Kehadiran PDB diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia agar tidak lagi terjebak dalam ekonomi komoditas dan memperkuat sektor manufaktur serta hilirisasi.

Guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban APBN, Bambang memperkenalkan dua prinsip pembiayaan modern, yakni spillover tax dan lan value captire (LVC). Dalam spillover tax, penilaian proyek tidak hanya berdasarkan Internal Rate of Return (IRR), tetapi pada potensi pajak tambahan yang dihasilkan (PBB, PPH, retribusi) setelah infrastruktur dibangun. Sebagian dari lonjakan pendapatan pajak ini dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Strategi kedua adalah, land value capture (LVC), dengan cara memanfaatkan kenaikan nilai tanah di sekitar proyek infrastruktur transportasi sebagai sumber pendanaan. Skema ini dapat diintegrasikan dengan Transit-Oriented Development (TOD) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk menciptakan sistem transportasi yang mandiri dan menguntungkan, seperti yang diterapkan di Hong Kong.

“Jadi sekali lagi ini poin penutupnya, proyek infrastruktur tidak boleh terlepas dari perencanaan wilayahnya. Justru proyek infrastruktur dibutuhkan agar wilayah itu bisa berfungsi penuh dan bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.