Sejumlah ekonom mencermati rumor masuknya lembaga dana kelolaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) Danantara Indonesia ke industri transportasi daring. Kabar ini dinilai berpotensi memicu kekhawatiran investor, termasuk risiko aksi jual saham atau capital outflow dari pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab Holdings Limited (GRAB).

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kabar masuknya Danantara ke industri transportasi daring berpotensi menimbulkan bias kebijakan. Menurutnya, Danantara sebagai bagian dari ekosistem pemerintah semestinya dapat berperan dalam memastikan industri transportasi daring berjalan sehat, bukan justru masuk sebagai pemain.

“Ketika sudah masuk menjadi pemain, maka akan ada bias kebijakan. Bias kebijakan ini bisa memunculkan stigma negatif dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang sudah ada bisa keluar, dan pelaku usaha yang ingin masuk bisa enggan masuk,” jelas Nailul kepada SWA.co.id dalam pesan tertulis pada Senin siang (4/5/2026).

Selain aspek kebijakan, Nailul menilai Danantara juga perlu mempertimbangkan aspek bisnis. Hal ini mencakup kesiapan menanggung selisih keuntungan untuk memberikan tarif yang lebih menguntungkan mitra pengemudi, penyediaan insentif bagi mitra pengemudi, hingga kemampuan menghadirkan inovasi produk, layanan, dan teknologi.

“Jangan sampai langkah Danantara ini hanya menjadi strategi keluar (exit strategy) pemilik modal lama dan digantikan pemilik modal baru, Danantara,” lanjut Nailul.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai peluang merger antara GOTO dan GRAB menjadi isu yang lebih serius. Menurut Achmad, jika Danantara menjadi jembatan konsolidasi dua perusahaan tersebut, entitas gabungan berpotensi menguasai sekitar 91% pasar Indonesia.

“.... kebijakan ini menciptakan kontradiksi besar... Jika Grab dan Gojek bergabung, pengemudi akan kehilangan alternatif. Konsumen juga kehilangan pilihan,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis kepada awak media.

Achmad menilai, meskipun pemerintah berniat menurunkan komisi untuk melindungi pengemudi, kebijakan tersebut bisa menjadi kontraproduktif jika berujung pada monopoli. Dalam kondisi itu, pengemudi dan konsumen justru akan menghadapi kekuatan pasar yang jauh lebih besar.

Menurut Achmad, monopoli tidak selalu langsung terlihat melalui kenaikan harga. Dampaknya bisa muncul secara bertahap, mulai dari berkurangnya promo, menyempitnya pilihan, tarif dinamis yang makin agresif, turunnya insentif pengemudi, hingga melemahnya inovasi karena tekanan persaingan berkurang.

“Dalam pasar yang terkonsentrasi, ancaman pindah menjadi lemah. Ketika pilihan hilang, kekuasaan algoritma menjadi hampir absolut,” terang Achmad.

Senada, Nailul menilai merger bisa menjadi langkah keliru jika dilakukan melalui rekomendasi atau dukungan pemerintah. Menurutnya, merger seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis, bukan dorongan regulator.

“Pasar menjadi tidak berkembang, karena ada regulator yang jadi operator plus persaingan usaha yang tidak sehat,” tutup Nailul.

Secara terpisah, Danantara Indonesia menyatakan masih membuka dan mengevaluasi berbagai peluang investasi untuk memberikan dampak sosial-ekonomi bagi negara.

“Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan,” terang manajemen Danantara Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintah melalui Danantara sudah masuk sebagai pemegang saham di perusahaan transportasi daring. Pernyataan itu disampaikan kepada peserta buruh saat Hari Buruh di Gedung DPR pada 1 Mei 2026.

Adapun kepemilikan Danantara di perusahaan transportasi daring terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni GOTO, dilakukan melalui PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Anak usaha TLKM, Telkomsel, juga tercatat sebagai investor GOTO.

Berdasarkan data pemegang saham di atas 1% yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di laman keterbukaan informasi BEI pada 11 April 2026, pemegang saham GOTO beserta persentasenya adalah sebagai berikut.

1. SVT GT Subco (Singapore) Pte. Ltd (IB) (7,65%)

2. Taobao China Holding Limited (CP) (7,43%)

3. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) (CP) (3,14%)

4. UBS AG Hong Kong (IB) (2,68%)

5. Google Asia Pacific Pte. Ltd (CP) (2,48%)

6. Tencent Mobility Limited (CP) (2,48%)

7. Peak XV Partners Goto Investment Holdings (CP) (2,42%)

8. Goto Peopleverse Fund (CP) (2,39%)

9. PT Saham Anak Bangsa (CP) (2,26%)

10. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) (CP) (1,99%)

11. Capret (SG) Pte. Ltd (CP) (1,99%)

12. PT Astra International Tbk (ASII) (CP) (1,56%)

13. Peak XV Partners Investments IV (CP) (1,53%)

14. WP Investments VI B.V (CP) (1,46%)

15. Citibank Hong Kong S/A Bhinneka Holdings (22) Limited (CP) (1,43%)

16. Platinum Orchid B 2018 RSC Limited (CP) (1,28%)

17. PT Provident Capital Indonesia (CP) (1,25%)

18. William Tanuwijaya (ID) (1,24%)

19. Morgan Stanley and Co International Plc (CP) (1,22%)

20. CGS International Securities Singapore Pte Ltd (IB) (1,09%)

Pada penutupan bursa Senin, saham GOTO ditutup anjlok 5,56% ke Rp51, melansir dari aplikasi IDX Mobile pada pukul 16.26 WIB. Sebelumnya, GOTO berada di Rp54.

Adapun, nilai kapitalisasi pasar GOTO mencapai Rp58,1 triliun, dengan volume transaksi sebanyak 26,42 miliar saham. Nilai transaksi saham menembus Rp1,32 triliun, dengan frekuensi transaksi sebanyak 90.190 saham.

Sementara, saham GRAB terakhir kali tercatat ditutup pada 2 Mei 2026 di US$3,67, melansir dari laman TradingView. Volume transaksinya mencapai 99,79 juta saham, dengan nilai kapitalisasi pasar saham sebesar US$15,05 miliar. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.