Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan industri perbankan syariah tumbuh solid, resilien, dan berkelanjutan, didukung peningkatan fungsi intermediasi serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan aset industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,49% atau sebesar Rp1.061,61 triliun secara tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82% atau menjadi Rp716,40 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 11,14%, menjadi Rp811,76 triliun.

Rasio financing to deposit ratio (FDR) menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 87,65%, sejalan dengan semakin kuatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil. Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio non performing financing (NPF) gross dan NPF net yang masing-masing berada pada level 2,28% dan 0,87%.

“Momentum pertumbuhan tersebut menjadi milestone penting dari upaya transformasi dan penguatan industri perbankan syariah nasional yang mengacu pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027,” kata Dian pada keterangannya yang dikutip SWA.co.id di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Setelah diterbitkan pada tahun 2023, RP3SI 2023-2027 telah memberikan dampak positif dalam pengembangan perbankan syariah nasional. OJK secara konsisten mengawal implementasi RP3SI ini melalui berbagai langkah strategis bersama para pemangku kepentingan guna memperkuat transformasi dan daya saing perbankan syariah nasional.

Upaya memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, saat ini telah terdapat tiga bank syariah berskala besar yang mengisi posisi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 3. Pada tahun ini juga diharapkan terbentuk satu Bank Umum Syariah (BUS) baru hasil proses spin-off yang akan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI 2.

Sejalan dengan upaya tersebut, konsolidasi industri juga terus berlangsung pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah melalui proses penggabungan terhadap 21 BPR/BPR Syariah yang ditargetkan menghasilkan 9 BPR Syariah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing.

Berbagai langkah tersebut semakin memperkuat struktur industri perbankan syariah yang merupakan bentuk implementasi dari pilar pertama dalam RP3SI, yaitu Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah.

Kinerja Bank Syariah Indonesia

Pada kesempatan terpisah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Persero) (BRIS) atau BSI membukukan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun pada kuartal I/2026 atau tumbuh 17,1% secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Finance and Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho, mengatakan strategi dual licence sebagai bank syariah dan bank emas berhasil memperkuat sumber pendapatan non-margin perseroan. Keunikan dual licence menghasilkan kinerja BSI yang sehat dan profit yang berkelanjutan.

"Pada kuartal I di 2026 ini BSI membukukan laba bersih Rp2,2 triliun, tumbuh 17,1%. Kinerja tersebut adalah hasil dari implementasi strategi penurunan biaya dana,penjagaan kualitas pembiayaan serta pertumbuhan pendapatan berbasis fee terutama dari bisnis emas," ungkapnya pada taklimat media virtual di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Kontribusi FBI (fee based income) terhadap total pendapatan BSI meningkat menjadi 22,98%. Bisnis emas menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 33,69% atau setara Rp705 miliar, melonjak 125% dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain bisnis emas, kontribusi FBI juga berasal dari treasury sebesar 21,67% dan layanan e-channel sebesar 17,46%.

Ade mengungkapkan pertumbuhan bisnis emas BSI tercermin dari pembiayaan gadai emas yang meningkat 58,3%. Sementara layanan digital e-mas melejit 2.700%.

Dari sisi intermediasi, BSI berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp329 triliun atau tumbuh 14,39%. Rasio non performing financing (NPF) gross membaik menjadi 1,8% dari sebelumnya 1,88%, sedangkan NPF nett berada di level 0,38%.

Mayoritas pembiayaan BSI disalurkan ke segmen konsumer dan ritel dengan porsi 72,37%, sementara sisanya sebesar 27,63% disalurkan ke segmen wholesale. Peningkatan dana murah (current account saving account/CASA) turut berkontribusi terhadap efisiensi biaya dana (cost of fund) yang turun menjadi 2,12%.

Sejak merger 1 Februari 2021, nasabah BSI tumbuh 9,26 juta, dan khusus pada tiga bulan pertama tahun 2026, jumlah nasabah bertambah 0,5 juta menjadi 23,7 juta.

Peningkatan customer base selanjutnya mendorong dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 18%, menjadi Rp376,8 triliun. Tak hanya tinggi, DPK BSI tumbuh pada segmen dana murah (CASA) lantaran giro naik 24,17% atau menjadi Rp71,7 triliun dan tabungan tumbuh 20,18% atau menjadi Rp164,5 triliun. Total dana murah (CASA) tumbuh 21,36% menjadi Rp236,2 triliun.

Di saat yang sama, kualitas pembiayaan yang terjaga membuat cost of credit (CoC) BSI juga masih terjaga berada di level rendah yakni 0,73%. Kondisi tersebut menopang profitabilitas perseroan dengan rasio return on asset (ROA) sebesar 2,53% dan return on equity (ROE) mencapai 19,36%. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.