Ledakan kasus PAYDI atau Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi menjadi salah satu ujian terbesar bagi industri jasa keuangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Produk yang dipasarkan sebagai kombinasi perlindungan dan investasi ini justru memunculkan gelombang kekecewaan publik. Banyak konsumen merasa nilai investasinya tergerus, manfaat perlindungannya tidak dipahami sejak awal, bahkan baru menyadari besarnya potongan biaya setelah polis berjalan bertahun-tahun.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah PAYDI benar-benar dirancang untuk melindungi konsumen, atau justru terlalu rumit dipahami masyarakat awam?

Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya telah melakukan pembenahan melalui SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI. Regulasi ini memperkuat transparansi produk, kesesuaian profil risiko, dokumentasi penjelasan produk, hingga kewajiban welcoming call setelah polis diterbitkan.

Perusahaan juga diwajibkan memberikan ilustrasi investasi dengan tiga skenario: negatif, nol, dan positif, agar konsumen memahami bahwa investasi tidak selalu menghasilkan keuntungan. Namun, regulasi sehebat apa pun tidak akan efektif apabila budaya pemasaran industri masih menjadikan target penjualan sebagai orientasi utama.

Masalah terbesar PAYDI sebenarnya bukan sekadar fluktuasi investasi, melainkan ekspektasi yang dibangun sejak awal. Banyak masyarakat membeli produk karena diyakinkan bahwa dana mereka akan aman sekaligus berkembang.

Tidak sedikit konsumen membeli PAYDI karena bujukan relasi dekat yang menjadi agen asuransi. Padahal, regulasi secara tegas melarang perusahaan memberikan janji keuntungan pasti atas hasil investasi. Ketika risiko tidak dijelaskan secara utuh, konsumen merasa tertipu.

Di sinilah akar persoalan muncul: informasi yang diterima nasabah sering kali lebih banyak berbicara tentang potensi keuntungan daripada kemungkinan kerugian.

Persoalan semakin kompleks karena tingkat literasi asuransi masyarakat Indonesia masih rendah. Banyak orang membeli polis bukan karena memahami kebutuhan finansialnya, melainkan karena rasa percaya kepada agen atau lingkungan sekitar.

Akibatnya, konsumen menandatangani kontrak panjang dengan istilah teknis yang sulit dipahami. Mereka baru menyadari adanya biaya akuisisi, potongan investasi, atau risiko pasar ketika nilai tunai menurun drastis. Pada titik itu, rasa kecewa biasanya sudah terlambat.

Perlindungan konsumen tidak boleh sekadar formalitas

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebelum mengambil keputusan finansial. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama perlindungan konsumen.

Karena itu, kewajiban penyampaian ilustrasi investasi, laporan nilai tunai berkala, hingga dokumentasi penjelasan produk seharusnya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus hukum dari perusahaan asuransi.

Masalahnya, banyak konsumen masih menerima dokumen polis hanya sebagai formalitas. Tidak sedikit yang menjawab “paham” saat proses verifikasi meski sebenarnya belum benar-benar mengerti. Penjelasan sering dilakukan terlalu cepat, penuh istilah teknis, dan lebih berorientasi mengejar target penjualan. Akibatnya, perlindungan konsumen hanya berhenti di atas kertas, sementara substansi pemahaman nasabah justru terabaikan.

Karena itu, industri asuransi perlu membangun budaya komunikasi yang lebih manusiawi. Bahasa polis dan ilustrasi investasi tidak boleh terasa seperti dokumen hukum yang sulit dimengerti masyarakat biasa.

Konsumen membutuhkan penjelasan sederhana mengenai biaya, risiko pasar, manfaat perlindungan, hingga konsekuensi apabila premi berhenti dibayar. Transparansi bukan berarti membanjiri nasabah dengan puluhan halaman dokumen, tetapi memastikan mereka memahami inti risiko dan manfaat produk sebelum mengambil keputusan jangka panjang.

Dalam konteks perlindungan konsumen, PAYDI juga tidak seharusnya dipasarkan secara massal tanpa proses profiling yang ketat. Regulasi OJK telah mengharuskan perusahaan menilai kemampuan finansial dan profil risiko calon nasabah sebelum produk dijual.

Ketentuan ini penting karena PAYDI bukan produk untuk semua orang. Konsumen yang tidak siap menghadapi fluktuasi investasi lebih cocok menggunakan produk proteksi murni. Jika perusahaan tetap memaksakan penjualan hanya demi mengejar premi, maka yang terjadi adalah pemanfaatan rendahnya pemahaman konsumen.

Masa depan PAYDI bergantung pada kejujuran industri

Pengawasan OJK juga perlu diperkuat hingga menyentuh praktik pemasaran di lapangan. Selama ini, pengawasan lebih banyak berfokus pada kepatuhan dokumen perusahaan, padahal akar masalah justru sering terjadi dalam interaksi antara agen dan calon nasabah.

Pengawasan berbasis mystery shopping, audit rekaman pemasaran, dan evaluasi pengaduan konsumen perlu dilakukan lebih konsisten. Tanpa pengawasan yang nyata, regulasi berisiko hanya menjadi pajangan normatif yang terlihat kuat, tetapi lemah dalam pelaksanaan.

Di era digital, tantangan perlindungan konsumen semakin besar. PAYDI kini dipromosikan melalui media sosial dengan narasi yang sangat persuasif. Konten pendek yang menonjolkan keuntungan investasi sering kali mengabaikan penjelasan risiko. Konsumen muda menjadi kelompok paling rentan karena mudah tertarik pada konsep “proteksi sekaligus investasi”.

Ironisnya, keputusan finansial bernilai besar kini kadang dipengaruhi video singkat berdurasi kurang dari satu menit. Padahal, keputusan membeli produk asuransi membutuhkan pemahaman jangka panjang, bukan sekadar dorongan emosional sesaat.

PAYDI sebenarnya bukan produk yang buruk. Dalam konsep ideal, produk ini dapat menjadi solusi perlindungan sekaligus instrumen investasi jangka panjang.

Masalah muncul ketika kompleksitas produk tidak diimbangi dengan transparansi dan edukasi yang memadai. Banyak perusahaan terlalu fokus menjual mimpi keuntungan, sementara risiko investasi ditempatkan sebagai catatan kecil yang jarang dibahas serius. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap industri asuransi ikut tergerus ketika pasar mengalami tekanan dan nilai investasi menurun.

Langkah penguatan regulasi sebenarnya mulai diarahkan ke level yang lebih serius. OJK saat ini tengah menyiapkan penguatan pengaturan PAYDI dari level SEOJK menjadi POJK agar memiliki kekuatan hukum dan pengawasan yang lebih kuat.

Ke depan, pengaturan khusus dalam bentuk POJK diharapkan mampu mempertegas kewajiban industri sekaligus memberikan perlindungan konsumen yang lebih optimal di tengah semakin kompleksnya produk asuransi berbasis investasi.

Pada akhirnya, masa depan PAYDI akan sangat ditentukan oleh kejujuran industri dalam memperlakukan konsumennya. Industri jasa keuangan hanya dapat tumbuh sehat apabila dibangun di atas transparansi, tanggung jawab, dan etika perlindungan konsumen. Negara harus hadir melindungi masyarakat, perusahaan wajib mengedepankan integritas, dan konsumen perlu meningkatkan literasi finansialnya.

Jika ketiga unsur ini berjalan bersama, PAYDI dapat berubah dari produk yang kontroversial menjadi instrumen perlindungan finansial yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam industri jasa keuangan. Ketika konsumen dilindungi dengan kejujuran, edukasi, dan transparansi, maka PAYDI bukan lagi sekadar produk investasi dan proteksi, melainkan jembatan menuju masa depan keuangan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan bermartabat.” (*)

Penulis: Dr. Antoni Ludfi Arifin, Associate Professor Institut STIAMI & Pemerhati Perlindungan Konsumen

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.