Pemerintah melalui kebijakan hilirisasi menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan fokus pemerintah tidak hanya pada pembangunan industri hilir, tetapi juga menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi setelah industri tersebut beroperasi.

Airlangga mengungkapkan terdapat empat provinsi dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) terbesar secara nasional, dengan total kontribusi mencapai 52,33%. Provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta sebesar 16,67%, Jawa Timur 14,40%, Jawa Barat 12,96%, dan Jawa Tengah 8,30%.

“Di wilayah-wilayah tersebut, sektor industri dan manufaktur lebih menonjol,” ujarnya dalam Konferensi Pers Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5/2026).

Sementara itu, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat berada di Maluku Utara sebesar 19,64%. Disusul Nusa Tenggara Barat 13,64%, Sulawesi Tengah 8,32%, Gorontalo 7,68%, dan Kepulauan Riau 7,04%. Menurut Airlangga, wilayah-wilayah tersebut ditopang oleh sektor industri ekstraktif yang tumbuh tinggi.

Dari sisi UMKM, Airlangga menambahkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti mampu mendukung kenaikan omzet UMKM hingga 34%. Pemerintah juga telah menyiapkan plafon KUR sekitar Rp300 triliun. Selain meningkatkan omzet UMKM, program tersebut dinilai turut mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 18%–27%.

Hingga April 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai sekitar Rp111 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KUR sebesar Rp96 triliun kepada sekitar 1,54 juta debitur, Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp14,92 triliun, Kredit Perkebunan Kelapa Sawit (KPK) sekitar Rp82,93 miliar, serta pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sekitar Rp50 miliar. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.