Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia memberikan dampak positif terhadap kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi keuangan. Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi pada kuartal I 2026, meningkat 37,69% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah pesatnya pertumbuhan tersebut, ancaman kejahatan siber pun semakin meningkat. Para fraudster kini bahkan telah memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk melancarkan aksinya dengan lebih canggih dan sulit terdeteksi.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sepanjang tahun 2025 terdapat 5,2 miliar trafik internet yang berpotensi menjadi jalur serangan siber. Sebanyak 94% di antaranya merupakan malware dengan risiko tinggi berkembang menjadi serangan ransomware.

Para pelaku industri meyakini bahwa keamanan ekosistem pembayaran digital merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan kolaborasi erat antara regulator, pelaku industri, dan mitra strategis lainnya. Wakil Ketua Umum II AFTECH, Budi Gandasoebrata, menyoroti kondisi ekosistem pembayaran digital saat ini.

Menurut Budi, keamanan, ketahanan infrastruktur, dan manajemen risiko merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pembayaran yang sehat dan berkelanjutan. “Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dan dalam konteks tersebut, Fraud Detection System atau FDS saat ini bukan lagi sekadar fitur pendukung, melainkan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” ungkap Budi, Jumat (29/5/2026).

Sementara itu, Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tri Herdianto, menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku industri jasa keuangan yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan yang didorong oleh semakin luasnya penggunaan e-wallet, termasuk QRIS.

Peningkatan tersebut, lanjut Tri, dibarengi dengan ancaman yang semakin kompleks, baik dari sisi metode maupun skala. Karena itu, kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital menjadi sangat krusial.

“Kita harus memahami bahwa fraud resilience bukan lagi sekadar isu teknis atau teknologi, melainkan pilar utama dalam menjaga trust dari masyarakat dan memastikan keberlanjutan bisnis di sektor jasa keuangan. Terkait hal tersebut diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan digital karena perlindungan konsumen dan ketahanan terhadap fraud merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan,” ungkap Tri.

Senada dengan hal tersebut, Jalin sebagai digital enabler nasional yang merupakan bagian dari Holding BUMN Danareksa turut menegaskan pentingnya respons kolektif terhadap ancaman yang terus berkembang. Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, menyebut lanskap ancaman yang kini mengintai platform pembayaran digital menuntut pendekatan keamanan yang bersifat kolektif melalui penguatan shared services dan infrastructure di bidang fraud management.

"Pendekatan shared services ini memungkinkan pelaku industri mengoptimalkan investasi serta memaksimalkan efisiensi operasional. Dengan struktur yang terstandarisasi, kualitas keamanan dapat ditingkatkan, respons terhadap insiden menjadi lebih cepat, dan risiko sistemik dapat ditekan secara signifikan. Model ini juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap fokus pada pengembangan inti bisnis mereka, sementara fondasi keamanannya dikelola secara lebih profesional dan terkoordinasi," pungkas Ario.

AFTECH dan Jalin meyakini sinergi lintas sektor yang didukung sistem yang terus belajar tidak hanya mampu memitigasi risiko kejahatan siber berbasis AI secara proaktif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat demi mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang aman, inklusif, dan tangguh. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.