Di masa ketika banyak jenis transaksi berpindah ke ranah digital, satu pertanyaan sederhana menjadi semakin penting: bagaimana memastikan sebuah dokumen benar-benar asli?

Bagi Marshall Pribadi, pertanyaan itu muncul jauh sebelum transformasi digital menjadi arus utama bagi banyak orang atau organisasi.

Penyedia identitas digital

Saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Marshall menyadari bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum untuk transaksi elektronik, yakni UU ITE yang dirilis pada 2008 dan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) di tahun 2012. Kendati begitu, hingga saat itu belum ada satu pun perusahaan/lembaga lokal yang menyediakan layanan penyediaan tanda tangan digital tersertifikasi.

“Di situlah saya melihat bahwa tersedianya tanda tangan digital yang tersertifikasi bukan hanya potensi bisnis, tapi lebih dari itu. Bagi saya, ini bukan hanya soal peluang bisnis melainkan misi,” katanya.

Demi mengisi kekosongan tersebut, gagasan mendirikan lembaga penyedia identitas digital itu mulai ia rintis; bahkan sebelum lulus kuliah. Di semester tujuh kuliahnya, ia mengajak sejumlah rekan dan senior untuk membangun perusahaan yang berfokus pada identitas digital dan tanda tangan elektronik.

Ia membayangkan sebuah platform yang tidak hanya menyediakan tanda tangan digital, tetapi juga layanan lengkap sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik, mulai dari identitas digital, penanda waktu elektronik, hingga sistem verifikasi dokumen.

Marshall kemudian mengajak seorang teman yang memiliki keahlian teknis untuk bergabung, yakni Guritno Adhisaputra (kini menjabat sebagai Chief Technology Officer Privy.ID).

Posisi strategis lain diisi oleh Aji Satria Suleman, rekan senior Marshall di Fakultas Hukum UI yang memiliki jaringan profesional luas, termasuk dengan regulator. Tim kecil tersebut dikumpulkan sejak 2014, ketika Marshall masih menyelesaikan studinya.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2016, perusahaan resmi beroperasi. Namanya, PrivyID (nama legalnya PT Privy Identitas Digital).

Perusahaan rintisan (startup) ini memosisikan diri sebagai penyedia layanan identitas digital tersertifikasi. Selang beberapa tahun berjalan, Privy berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem identitas digital di Indonesia. “Sampai hari ini, saya merasa misi itu masih belum sepenuhnya tercapai,” ujar Marshall, yang menjabat sebagai CEO Privy.

Modal Rp1,5 miliar

Modal awal untuk mendirikan perusahaan rintisan ini disebutkannya tidak besar. Para pendiri mengumpulkan dana patungan sekitar Rp1,5 miliar. Namun bagi Marshall, yang terpenting bukanlah besaran modal, melainkan kesiapan produk.

Ia memegang prinsip bahwa perusahaan tidak boleh menjual sesuatu yang belum benar-benar siap digunakan. “Karena itu, pada tahap awal tim lebih fokus mengembangkan produk agar dapat langsung didemonstrasikan kepada calon pelanggan,” ungkapnya.

Kepercayaan pertama datang dari salah satu BUMN terkemuka, Telkom Indonesia. Pada akhir 2015, Privy berhasil masuk ke dalam program inkubasi startup milik Telkom, yaitu Indigo Incubator. Melalui program tersebut, Telkom tidak hanya menjadi investor pertama, tetapi juga pelanggan pertama yang menggunakan layanan Privy.

Implementasi awalnya digunakan untuk kebutuhan pengadaan internal perusahaan, mulai dari proses persetujuan kebutuhan, tender dengan vendor, hingga pengiriman surat penawaran harga. Meski pada tahap awal hanya digunakan oleh satu divisi sebagai proyek percontohan, kerjasama itu menjadi portofolio penting bagi Privy untuk meyakinkan calon pelanggan lain.

Betul saja, klien besar lainnya masuk, yakni Busan Auto Finance, perusahaan pembiayaan yang merupakan bagian dari Mitsui Group. Namun, perjalanan bisnis tidak langsung melesat. Hingga akhir 2019, jumlah perusahaan yang menggunakan Privy masih sekitar 300 dengan volume penggunaan sekitar 10.000 tanda tangan digital per hari.

Nah, momentum pertumbuhan justru datang ketika pandemi Covid-19 melanda pada 2020. Pembatasan mobilitas membuat perusahaan di berbagai sektor harus mempercepat digitalisasi proses bisnisnya. Permintaan terhadap tanda tangan digital pun melonjak tajam. Dalam satu tahun, jumlah klien pengguna Privy meningkat menjadi sekitar 1.700 dengan total lebih dari 71 juta tanda tangan digital.

Marshall menyebutkan pertumbuhan itu terus berlanjut hingga sekarang. Saat ini rata-rata penggunaan Privy mencapai sekitar 350 ribu tanda tangan per hari dan ditargetkan meningkat hingga 400 ribu per hari. Jumlah pelanggan korporasi telah melampaui 6.000 perusahaan, sedangkan pengguna dari segmen usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai lebih dari 150 ribu pelaku usaha.

Meski kini tampak makin mantap, menurut Marshall, perjalanan Privy tidak lepas dari fase sulit. Periode 2017–2019 menjadi masa paling berat bagi perusahaan. Siklus penjualan yang panjang membuat pemasukan datang jauh lebih lambat dibandingkan kebutuhan operasional. Proses dari pertemuan pertama hingga implementasi layanan di perusahaan klien bisa memakan waktu hingga 1-2 tahun.

Membuat ekosistem identitas digital

Untuk menjaga perusahaan tetap berjalan, para pendiri harus mengambil berbagai langkah ekstrem. Mulai dari memanfaatkan pinjaman tanpa agunan, memaksimalkan kartu kredit, hingga menjual atau menggadaikan aset pribadi demi membayar gaji karyawan.

Titik terang datang pada 2021 ketika Privy berhasil mengamankan pendanaan Seri B senilai US$17,5 juta dari Granite Asia (sebelumnya dikenal sebagai GGV Capital).

Setahun kemudian, perusahaan ini kembali memperoleh pendanaan Seri C sebesar US$48 juta dari KKR. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat pengembangan produk, merekrut talenta di bidang keamanan siber, serta mendorong ekspansi internasional.

Salah satu langkah ekspansi dilakukan ke pasar Australia. Negeri Kanguru dipilih karena pemerintahnya aktif menarik perusahaan teknologi global melalui berbagai program dukungan inovasi.

Privy bahkan mendapatkan undangan untuk mengikuti program Catalyst dan menerima hibah sekitar US$300 ribu untuk melakukan eksplorasi pasar. Saat ini, operasi Privy di Australia sudah mulai menghasilkan pendapatan sekitar US$500 ribu per tahun, dengan target menembus US$1 juta dalam waktu dekat.

Di tengah semakin banyaknya pemain di industri identitas digital, Privy masih memegang posisi dominan pangsa pasar (sekitar 67%) di Indonesia. Marshall menilai keunggulan utama perusahaannya terletak pada efek jaringan yang tercipta dari ekosistem pengguna yang luas.

“Semakin banyak perusahaan yang menggunakan Privy, semakin besar kemungkinan mitra bisnis mereka ikut bergabung dalam platform yang sama,” katanya.

Selain itu, Privy juga menawarkan certificate warranty hingga Rp1 miliar untuk setiap tanda tangan digital yang digunakan sebagai jaminan keaslian identitas. Sistem keamanan perusahaan juga dilengkapi database besar yang mampu mendeteksi potensi pemalsuan identitas secara real time.

Ke depan, Privy akan berfokus pada dua pengembangan teknologi utama. Pertama, penerapan Post-Quantum Encryption dengan menyiapkan algoritma yang tahan terhadap serangan komputer kuantum. Kedua, menjalankan integrasi teknologi Generative AI agar pengguna dapat membuat, meringkas, dan meninjau dokumen langsung di dalam platform tanpa harus mengunggah berkas secara manual.

Setelah bertahun-tahun berada dalam fase investasi dan ekspansi, Privy akhirnya mencapai tonggak penting pada akhir 2025. Perusahaan ini berhasil mencapai posisi EBITDA netral pada kuartal IV, menandai keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan finansial.

“Kami ingin Privy menjadi trusted digital identity platform. Jadi, bukan sekadar tanda tangan digital, tapi ekosistem identitas digital yang bisa digunakan untuk kontrak, komunikasi, bahkan verifikasi data pribadi secara aman,” kata Marshall.

“Visi kami sederhana: masyarakat tak perlu ragu lagi membedakan mana dokumen, pesan, atau identitas yang palsu. Selama semuanya lewat Privy, pasti asli dan terjamin,” ia menambahkan. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.