Keputusan menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 berlangsung secara mendadak. Kenaikan tersebut juga tergolong tinggi, yakni sekitar 32%. Menyikapi kondisi tersebut, CELIOS menyoroti sejumlah dampak krusial yang berpotensi muncul.

"Pandangan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru. Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya," jelas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS.

"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah,” tambahnya.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi berupa kenaikan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi BBM turut membengkak.

“Pembatasan melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU,” ujar Nailul.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa kenaikan harga Pertamax bukan sekadar penyesuaian harga biasa, melainkan menunjukkan bahwa ruang fiskal atau APBN semakin menyempit.

“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” sebut Bhima.

Selain ruang fiskal yang menyempit, Bhima menilai pelemahan kurs rupiah yang merosot 8% sejak awal tahun menjadi tekanan ganda terhadap belanja energi APBN dan pengeluaran masyarakat.

“Harga minyak yang tinggi berada diluar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM. Begitu rupiah semakin melemah ke 18.000 per dollar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi. Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina,” kata Bhima.

Menurut CELIOS, dampak kenaikan harga Pertamax sebesar 32% terhadap masyarakat dapat berupa merosotnya daya beli kelompok kelas menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah), bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit yang lebih cepat, meningkatnya jumlah PHK pada kuartal III, serta meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial.

Media Askar melihat terdapat opsi lain untuk menyelamatkan fiskal, yaitu menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan (targeted), biayanya hanya Rp117 triliun. Tapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan. Struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk,” kata Media.

Menurutnya, pemerintah setidaknya memiliki empat pilihan untuk menghadapi tekanan defisit fiskal, yaitu menghentikan atau merombak MBG, menambah utang, menaikkan pajak, atau menaikkan harga BBM.

“Menambah utang semakin sulit karena biaya pinjaman negara sedang tinggi. Beberapa hari lalu, Pemerintah menerbitkan PP mengejar tambahan pajak dari sektor UMKM. Hari ini, pemerintah menaikkan harga Pertamax. Sebelumnya, pemerintah membatalkan rencana kenaikan royalti mineral dari perusahaan-perusahaan besar dengan aset dan keuntungan triliunan rupiah. Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri,” tutup Media. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.