Efektivitas kebijakan subsidi energi kembali menjadi sorotan setelah Bank Dunia menilai manfaat subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dibandingkan rumah tangga miskin.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mengungkapkan bahwa sekitar 20% rumah tangga terkaya menerima lebih dari separuh total manfaat subsidi BBM yang diberikan pemerintah. Kondisi tersebut terjadi karena kelompok berpendapatan tinggi umumnya memiliki lebih banyak kendaraan dan tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih besar.

Menurut Bank Dunia, pola distribusi subsidi yang demikian membuat anggaran negara menanggung beban fiskal yang cukup besar tanpa memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan.

Lembaga tersebut menilai skema subsidi energi saat ini masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran. Sebagian besar manfaat justru mengalir kepada kelompok dengan konsumsi energi tinggi, sementara rumah tangga miskin hanya memperoleh manfaat dalam jumlah terbatas.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, nilai manfaat subsidi yang diterima rumah tangga meningkat seiring naiknya tingkat pendapatan. Kelompok masyarakat pada desil pendapatan tertinggi tercatat menjadi penerima manfaat terbesar dari subsidi bensin, solar, maupun LPG.

Sebaliknya, kelompok masyarakat pada lapisan pendapatan terbawah hanya memperoleh porsi subsidi yang relatif kecil. Secara rata-rata, manfaat subsidi yang diterima kelompok desil tertinggi mencapai lebih dari Rp2,5 juta per kapita, sedangkan kelompok desil terendah hanya sekitar Rp50 ribu per kapita.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa reformasi kebijakan subsidi energi perlu dilakukan agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang membutuhkan.

Bank Dunia menilai kondisi tingginya tekanan fiskal akibat subsidi energi dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjalankan reformasi secara bertahap dan terukur. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah penyesuaian harga BBM bersubsidi secara bertahap dengan jadwal yang diumumkan lebih awal kepada masyarakat.

Langkah tersebut diyakini dapat mempersempit selisih antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar sekaligus menekan beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, sebagian dana hasil penghematan subsidi disarankan dialihkan menjadi program bantuan tunai yang menyasar 40 persen rumah tangga berpendapatan terendah. Skema tersebut dinilai mampu mengurangi dampak penyesuaian harga energi terhadap daya beli masyarakat rentan.

Bank Dunia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program kompensasi tersebut relatif terbatas, yakni sekitar 10% dari total penghematan subsidi untuk penyaluran bantuan selama satu bulan. Dengan pendekatan tersebut, reformasi subsidi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus menjaga perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.