Belakangan ini publik menyaksikan berbagai kasus yang melibatkan program strategis nasional. Mulai dari polemik pengadaan Chromebook di lingkungan pendidikan hingga dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apa pun hasil proses hukumnya nanti, berbagai kasus tersebut meninggalkan satu pertanyaan menarik: mengapa hal seperti ini terus berulang?

Padahal, hampir semua organisasi saat ini menggaungkan pentingnya integritas. Ada kode etik, pakta integritas, pelatihan, poster yang menempel di dinding kantor, hingga kampanye antikorupsi yang digelar secara rutin. Lalu, mengapa kasus serupa masih terus muncul? Mungkin karena membangun integritas tidak sesederhana membuat aturan.

Ketika semua sudah sesuai prosedur

Banyak pelanggaran terjadi bukan karena tidak adanya aturan. Justru, aturan sering kali sudah tersedia dan cukup lengkap. Persoalannya adalah apakah aturan tersebut benar-benar menjadi bagian dari cara orang bekerja sehari-hari.

Riset PEBOSS tahun 2025 menemukan bahwa banyak organisasi di Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan dan program antikorupsi. Namun, keberadaan dokumen belum tentu sejalan dengan kuatnya budaya integritas di dalam organisasi.

Kondisi ini ibarat memiliki buku resep yang lengkap, tetapi tidak pernah digunakan saat memasak. Di atas kertas, semuanya tampak baik. Namun, ketika berhadapan dengan target, tekanan pekerjaan, relasi kekuasaan, atau konflik kepentingan, nilai-nilai tersebut sering kali menjadi prioritas kedua.

Orang baik tidaklah cukup

Temuan menarik lain dari riset PEBOSS adalah bahwa sebagian besar responden masih menempatkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai nilai yang sangat penting. Artinya, persoalannya bukan karena organisasi dipenuhi oleh orang-orang yang tidak memiliki nilai moral. Justru banyak orang datang ke tempat kerja dengan niat yang baik.

Tantangan muncul ketika mereka berada dalam sistem yang tidak selalu mendukung nilai-nilai tersebut. Misalnya, melihat praktik yang tidak tepat tetapi dianggap “sudah biasa”. Atau menyampaikan keberatan, tetapi khawatir dianggap menghambat pekerjaan. Bahkan, ada yang mengetahui penyimpangan, tetapi tidak yakin laporannya akan ditindaklanjuti.

Dalam situasi seperti itu, orang-orang yang sebenarnya memiliki niat baik sering memilih diam. Bukan karena setuju, melainkan karena merasa suaranya tidak akan mengubah apa pun. Padahal, budaya diam memiliki biaya yang mahal.

Sering kali orang bertanya, “Mengapa kasus sebesar itu bisa terjadi?” Namun, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting: mengapa tidak ada yang menghentikannya sejak awal?

Di sinilah budaya speak up menjadi sangat penting.

Organisasi yang sehat bukanlah organisasi yang bebas masalah. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu menciptakan rasa aman sehingga orang berani mengungkapkan masalah. Sayangnya, membangun rasa aman jauh lebih sulit dibandingkan membuat saluran pelaporan.

Kotak pengaduan dapat dibuat dalam sehari. Aplikasi whistleblowing dapat diadakan dalam hitungan minggu. Namun, membangun kepercayaan bahwa setiap laporan akan diproses secara adil membutuhkan waktu yang jauh lebih lama.

Seminar tidak membangun integritas

Ada satu temuan lain yang menarik dari riset PEBOSS. Faktor yang paling berpengaruh dalam membangun budaya antikorupsi bukanlah slogan, poster, atau kampanye komunikasi, melainkan keteladanan pimpinan.

Pada dasarnya, karyawan memperhatikan tindakan pemimpinnya. Mereka tidak terlalu fokus pada isi presentasi perusahaan. Yang mereka lihat adalah keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari: bagaimana atasan mengelola konflik kepentingan, bagaimana aturan diterapkan, dan bagaimana organisasi menanggapi pelanggaran.

Di situlah budaya organisasi sesungguhnya terbentuk.

Lebih dari sekadar kepatuhan

Setiap kali kasus korupsi muncul, perhatian publik biasanya tertuju pada siapa yang bersalah. Namun, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting: sistem seperti apa yang memungkinkan hal itu terjadi?

Jika organisasi hanya mengandalkan kepatuhan administratif, integritas akan berhenti sebagai dokumen. Sebaliknya, ketika integritas menjadi bagian dari budaya kerja, orang-orang akan tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi.

Mungkin itulah pelajaran terbesar yang dapat dipetik dari berbagai kasus yang terus bermunculan.

Pada akhirnya, korupsi tidak selalu terjadi karena ketiadaan aturan. Masalah sering muncul karena nilai-nilai yang baik tidak pernah benar-benar hidup dalam keseharian organisasi.

Jika integritas hanya berhenti di atas kertas, cepat atau lambat organisasi akan membayar harganya dengan sangat mahal. (*)

Penulis: Eva Phasa Purpadita, Koordinator & Peneliti Pusat Etika dan Budaya Organisasi Soedarpo Sastrosatomo (PEBOSS) PPM Manajemen

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.