Bila tata kelola Kopdes Merah Putih tak siap, ide Prabowo ini sama saja memindahkan satu masalah distribusi ke masalah distribusi lain.

PRESIDEN Prabowo Subianto berencana menjadikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih menjadi penyalur barang bersubsidi. Langkah ini akan mengubah alur distribusi barang subsidi nasional.

Pernyataan itu disampaikan kepala negara dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad, 12 Juli 2026. “Saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," ucap Prabowo seperti dikutip dari Antara.

Selama ini barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, pupuk, hingga pangan tertentu didistribusikan melalui jaringan distributor resmi hingga ke pengecer. Sebelum sampai ke masyarakat. Dengan perubahan alur, seluruh penyalurannya akan dilakukan lewat Kopdes.

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai ide ini menarik di atas kertas. Karena rantai distribusi dipangkas, harga ditekan, tengkulak dilemahkan, dan masyarakat desa memperoleh akses lebih dekat terhadap barang bersubsidi.

Namun, Achmad menilai kebijakan publik tak bisa hanya berdasarkan niat baik. “Ketika negara memindahkan jalur distribusi subsidi ke satu kanal dominan, pertanyaan utamanya bukan hanya siapa yang menyalurkan, melainkan apakah kanal itu siap, adil, transparan, dan diawasi,” ucapnya lewat keterangan resmi, Senin, 13 Juli 2026.

Selama ini menurut dia distribusi barang bersubsidi terlalu panjang, sering tidak transparan, dan membuka ruang rente. Jika koperasi dikelola secara demokratis, profesional, dan terbuka, langkah ini dapat menjadi koreksi atas pasar desa yang selama ini dikuasai pedagang besar, tengkulak, atau jaringan distribusi tertutup.

Meski demikian, Achmad menilai menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai pintu utama, apalagi pintu tunggal, membawa risiko serius. Jika Kopdes sebagai pintu tunggal kuat, dapat menutup kebocoran. “Namun, pintu tunggal yang lemah justru menciptakan antrean, kelangkaan, permainan kuota, dan ketergantungan baru,” ucapnya.

Selain itu, Kopdes belum memiliki gudang memadai, sistem stok yang rapi, pengelola profesional, data penerima yang akurat, serta mekanisme pengaduan publik, akses masyarakat ke subsidi justru makin sulit. Bila ini terjadi, menurut dia, langkah peralihan penyaluran hanya memindahkan dari satu masalah distribusi ke masalah distribusi lain.

Kebocoran terjadi karena data penerima tidak akurat, pengawasan lemah, disparitas harga tinggi, insentif rente terbuka, dan koordinasi pusat-daerah sering tidak sinkron. “Jika masalah ini tidak diperbaiki, Kopdes Merah Putih dapat berubah menjadi lapisan baru birokrasi, bukan solusi,” ucapnya.

Selain itu, beban fiskal juga besar. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp 210,1 triliun untuk subsidi energi, termasuk BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Untuk pangan, pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun, termasuk Rp 46,9 triliun untuk subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton.

Dengan nilai sebesar ini, distribusi subsidi bukan urusan kasir desa semata, melainkan tata kelola fiskal bernilai ratusan triliun rupiah. Achmad menilai kebijakan yang baik seharusnya dimulai dari data penerima manfaat, bukan dari lembaga penyalur.

Achmad merekomendasikan agar pemerintah menempatkan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari reformasi subsidi, bukan jawaban tunggal. Penyaluran barang bersubsidi melalui Kopdes perlu dilakukan bertahap berdasarkan audit kesiapan.

Sumber: Tempo.co

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.